Senin, 10/04/2023 13:51 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, dugaan korupsi yang dilakukan didominasi suap dan fee proyek yang diberikan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kepulauan Meranti.
Tidak hanya itu, kata Firli, Adil juga diduga menerima potongan uang persedian (UP) dan ganti uang persedian (GUP). KPK menangkap 25 orang dalam tangkap tangan tersebut.
Kinerja KPK ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem ini mendukung KPK untuk terus melakukan penindakan terhadap kepala-kepala daerah yang terbukti ‘nakal’.
Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP di Bali
Komisi III Soroti Batasan Penyitaan dalam RUU Perampasan Aset
Sahroni Dukung Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual di Pamekasan
“Apresiasi kinerja hebat KPK yang bekerja secara objektif, berdasarkan laporan dan temuan-temuan yang ada. Sebab OTT ini terlihat mudah namun sebenarnya kompleks, membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi applause buat KPK atas prestasinya ini,” ujar Sahroni, kepada wartawan, Jakarta, Senin (10/4).
Sahroni menilai, OTT yang dilakukan KPK ini jadi bukti bahwa KPK secara tajam mengawasi pelaksanaan dan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga Sahroni mewanti-wanti kepada seluruh pemerintah daerah beserta seluruh perangkatnya untuk tidak coba ‘bermain’.
“OTT Bupati Meranti ini jadi bukti kuat bahwa KPK mengawasi dengan jeli seluruh kegiatan di daerah, baik yang dilakukan oleh tingkat kepala, sampai struktur-struktur di bawahnya,” kata Sahroni.
“Jadi teruntuk oknum-oknum yang masih berusaha mencari celah guna penuhi ambisi pribadi dan kelompok, sebaiknya menyerah saja. Penegak hukum tidak akan kompromi dengan tindakan (kejahatan) kalian,” tambahnya.
Terakhir Sahroni juga ingin para kepala daerah lebih bijak dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah pusat. Hal tersebut merujuk pada kegaduhan yang sebelumnya ditimbulkan akibat ucapan Bupati Meranti kepada Kemenkeu.
“Juga terkait penyampaian kritik, harus jadi perhatian bersama agar disampaikan lebih bijak dan sistematis. Jangan mencaci maki pemerintah jika anda masih pembantu pemerintah,” pungkas Sahroni.