Selasa, 07/02/2017 13:54 WIB
Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan akan dapat mensertifikasi jasa layanan wisata bahari hingga sekitar 1.000 unit bisnis pada 2017. Jumlah tersebut diprediksi terus meningkat dan sekitar 2.000 unit bisnis pada 2019.
Target pengembangan wisata bahari betujuan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat pesisir. Karena itu, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengembangannya.
"Poin akhirnya agar nelayan-nelayan kita lebih sejahtera," kata Arief Yahya di kantor KKP, Jakarta, Selasa (7/2), usai penendatanganan kesepakatan kerja sama dalam rangka pengembangan pariwisata bahari antara Kementerian Pariwisata dan KKP.
Arief Yahya mengungkapkan, untuk sektor wisata bahari masih dibutuhkan sejumlah sumber daya manusia, seperti jasa guide wisatawan yang pada tahun 2017 diperlukan hingga sekitar 4.000 orang. Pada 2019 jumlah tersebut diperkirakan melonjak hingga sekitar 12.000 orang.
Menpar memaparkan, industri bisnis umumnya dibagi tiga, yaitu terbagi menjadi aspek produksi, perdagangan, hingga jasa. Terkait hal tersebut, lanjutnya, nilai tambah yang terkecil biasanya ada di bidang produksi, seperti pertanian dan perikanan.
KKP Pastikan Stok Ikan Sepanjang Lebaran Mencukupi
Anggota DPR Nilai RUU Kelautan Masih Perlu Serap Aspirasi Mitra Terkait
Genjot Pemasaran Rajungan Nelayan, KKP Gandeng Forkom
Sedangkan nilai tambah terbesar ada di bidang jasa, sehingga bila masyarakat pesisir termasuk di antaranya nelayan dapat juga memanfaatkan sektor jasa pengembangan pariwisata bahari maka juga akan lebih memberdayakan berpotensi meningkatkan penghasilan mereka.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meyakini bahwa di Republik Indonesia, wisata bahari sebenarnya akan dapat memberikan hasil yang lebih banyak dibandingkan wisata bahari, seperti negara Maladewa.
Keyword : Wisata bahari Menteri Pariwisata KKP