Senin, 27/03/2023 16:49 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi terkait manipulasi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM tahun 2020-2022 untuk kooperatif hadir saat dipanggil.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengimbau kepada para tersangka agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik.
"Kami berharap agar berbagai pihak yang dipanggil baik sebagai tersangka dan saksi untuk dapat kooperatif hadir," kata Ali kepada wartawan, Senin (27/3).
Ali tak menampik bahwa KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Hanya saja, ia tidak menyebutkan secara gamblang mengenai identitas dari para tersangka.
Badan Geologi Pastikan Erupsi Gunung Anak Krakatau Tak Picu Tsunami
KPK Periksa Anggota DPRD Bengkulu Bambang Hermanto
KPK Dapat Tambahan Rp774,31 Miliar, Anggaran 2027 Jadi Rp2,22 Triliun
Pengumuman para tersangka maupun kontruksi perkara akan diungkap saat KPK melakukan penahanan. Upaya penahanan pun dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti.
"Namun demikian, para pihak yang ditetapkan Tersangka, uraian lengkap dugaan pidana yang dilakukan dan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan jika pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik telah tercukupi," jelas Ali.
Diberitakan sebelumnya, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (27/3).
Hingga saat ini, belum diketahui barang bukti apa saja yang diamankan dari penggeledahan itu. Sebab, penggeledahan masih berlangsung.
"Saat ini masih berlangsung (penggeledahan)," kata Ali Fikri kepada wartawan.