Sabtu, 04/02/2017 06:25 WIB
Jakarta – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui upaya pemberantasan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak mudah karena melibatkan nilai transaksi dan jaringan yang besar.
"Sebenarnya memang sudah ada beberapa penurunan dari beberapa operasi-oprasi, tapi tidak mudah nampaknya karena ini menyangkut uang yang sangat besar, jaringan yang besar," ujar Yasonna, menyikapi temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyebut adanya pengendalian bisnis narkoba di dalam lapas.
Kepala BNN Komjen Budi Waseso sebelumnya memang mengungkap temuan 72 jaringan narkoba internasional yang bergerak di Indonesia dan memanfaatkan para narapidana di 22 lembaga pemasyarakatan. Data BNN menunjukkan jumlah lapas terindikasi terlibat jaringan narkoba bertambah menjadi 35.
Yasonna mengaku malu atas temuan BNN tersebut dan ia pun menegur langsung pejabat eselon II yang tupoksinya terkait dengan masalah narkoba di lapas. Bahkan mantan anggota DPR Fraksi PDIP ini mengaku sudah banyak memecat kepala lapas yang ikut berandil dalam peredaran narkotika.
12 Pelaku Penyelundupan Narkoba Lewat Laut dan Udara Dibekuk
Menkumham: 159 Ribu Lebih Narapidana Dapat Remisi Idul Fitri
Kemenkumham Salurkan Zakat Fitrah Senilai Rp1,42 Miliar
"Saya sanksi. Saya sudah memecat terlalu banyak orang juga. Satu lagi turunin pangkat. Saya tadi pengarahan kepada seluruh eselon II, saya bilang ini memalukan, enggak boleh lagi. Saya sudah katakan kalau ada kejadian seperti ini, ambil tindakannya berjenjang dua ke atas. Jadi kalau kalapasnya (terkena kasus), ya dua ke atas kakanwil kena," tegasnya.
Untuk mencegah semakin merajalelanya narkoba di lapas, Yasonna meminta dilakukan pengetatan terhadap tamu yang akan membesuk. Kemenkumham pun kerap meminta agar BNN ikut kerjasama memantau peredaran narkoba di lapas. "Mulai bulan dua kita sudah rapat kerja khusus soal ini. Itu sebabnya saya berharap BNN atau polisi yang punya jaringan langsung beri tahu sama kita," tandas Yasonna.