Sabtu, 04/03/2023 20:58 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sistem pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Mahkamah Konstitusi (MK) belum kunjung ketok palu untuk menentukan sistem yang akan digunakan untuk pesta demokrasi tersebut.
Ada dua sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia. Yakni, sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Kedua sistem ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma`mun Murod menilai sistem proporsional terbuka selama ini tidak dijalankan dengan benar. Karena itu, dia menganggap wajar sistem ini dipersoalkan ke MK.
"Sistem proporsional terbuka itu menghasilkan mafia politik di Indonesia. Negara ini milik segelintir orang. Kekuatan ekonomi dikuasi segelintir orang. Politik pun dikuasai segelintir orang," ujar Murod dalam media gathering bersama Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadik) di Kampus UMJ, Ciputat, Banten pada Jumat (3/3).
Raih Cum Laude, Suryan Widati Dikukuhkan Jadi Doktor UMJ ke-61
Di UMJ, HNW Mengingatkan Pentingnya Pengawalan dan Pengamalan Pancasila
Apresiasi Putusan MK, NasDem: Sistem Proporsional Terbuka Sesuai Konstitusi
"Ini persoalan tidak sehat. Sistem proporsional terbuka melahirkan kebiadaban politik," imbuh dia.
Selain itu, lanjut Murod, sistem proporsional terbuka membuat anggota DPR RI yang dipilih melalui Pemilu Legislatif tidak bisa dikendalikan oleh kehendak rakyat.
"(Mereka) semaunya sendiri," kata Murod.
Kendati demikian, Murod tak mempermasalahkan sistem apapun yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 mendatang. Bagi dia, keseriusan elit politik dalam menerapkan prinsip demokrasi jauh lebih penting, di antaranya dengan tidak menunda Pemilu.
"Penundaan pemilu persoalan serius. Saya tidak melihat keseriusan dari elit politik menerapkan prinsip demokrasi. Demokrasi tidak lebih dari prosedur dan ditunggangi kepentingan yg tidak sesuai napas demokrasi. Adapun soal (sistem) tertutup atau terbuka, tidak ada persoalan," tutup Murod.