Rabu, 15/02/2023 01:10 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama tak yakin dengan target pemerintah mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada pertengahan 2023 ini.
Bukan tanpa alasan, menurut dia ketidakyakinan itu lantaran proyek ini dirasa sudah bermasalah sejak awal. Mulai dari penggantian pelaksana proyek yang awalnya diinisiasi akan dikerjakan Jepang kemudian dalam tender dimenangkan oleh China.
"Lalu masalah pembengkakan biaya proyek serta beberapa kecelakaan konstruksi yang terjadi selama proses pembangunan proyek," kata Suryadi Jaya Purnama lewat pesan elektronik yang dikirimkan ke Jurnas.com, Selasa (14/2).
Masalah lainnya adalah kecelakaan atau tabrakan antara Kereta Pegawai dan Kereta Teknis pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kampung Cempaka, Desa Campakamekar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Minggu, 18 Desember 2022 lalu. Kecelakaan tersebut menewaskan dua pekerja proyek asal China.
DPR Minta UI Utamakan Perlindungan Korban dalam Dugaan Pelecehan Seksual
Legislator PKS: Terjadi Ketimpangan Dalam Pengelolaan Mudik 2026
Komisi X DPR Akan Panggil Rektor UI Terkait Dugaan Pelecehan Mahasiswa
"Progres dari proyek pembangunan kereta cepat saat ini baru mencapai 84 persen, namun apabila proyek ini selesai sesuai dengan rencana pada bulan Juni 2023 maka masih perlu dilakukan uji coba kecepatan tinggi sebelum KCJB benar-benar dianggap layak untuk bisa digunakan secara komersial pada bulan Juli 2023," terang Legislator Dapil NTB 1 ini.
Tak hanya itu, permasalahan lainnya adalah soal uji coba yang hanya dilakukan cukup singkat sekitar dua bulan, yakni Juni hingga Juli 2023. Berkaca pada Jepang, negara yang sudah berpengalaman dalam perkeretaapian, membutuhkan satu tahun untuk melakukan pengujian dan verifikasi proyek kereta cepat.
"Banyak sekali data penting yang dikumpulkan selama uji coba, dimana kereta harus diuji pada kecepatan maksimum setelah posisi trek disesuaikan, yang penyesuaiannya bahkan terkadang hingga order milimeter karena harus sangat presisi," tegas Suryadi Jaya Purnama.
Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah cermat sebelum mengoperasikan proyek KCJB tersebut. Jangan sampai terlalu dipaksakan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko, termasuk kecelakaan.
Kita juga meminta agar Pemerintah segera menerbitkan regulasi dan berbagai standard yang diperlukan terkait operasional Kereta Cepat, agar masyarakat dapat menggunakan Kereta Cepat dengan aman dan nyaman," tegasnya.
"Kami mendesak agar proyek KCJB jangan sampai dijadikan pencitraan politik yang akhirnya memaksakan kesiapan operasionalnya. Kesalahan perhitungan biaya berdampak pada cost overrun, tapi kesalahan menetapkan jadwal operasional saat belum siap berdampak pada nyawa manusia penumpang kereta cepat. Siapa yang bertanggung jawab jika hal ini terjadi?” demikian Suryadi Jaya Purnama.