Rabu, 01/02/2017 11:03 WIB
Irak - Al-Jazerah melaporkan, Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi menolak keinginan parlemen untuk membalas larangan perjalanan yang diberlakukan AS pada Irak. Abadi tidak ingin kehilangan dukungan Washington dalam melawan ISIL.
"Kami sedang mempelajari beberapa keputusan yang mungkin akan kami ambil, namun sekarang kita sedang dalam pertempuran, dan tentunya kami tidak ingin merugikan kepentingan nasional," jelasnya saat konferensi pers, selasa (31/01) kemarin.
Jum`at lalu, Presiden Amerika Donald Trump memberlakukan larangan sementara masuk AS untuk warga dari tujuh negara mayoritas muslim, yakni Iran, Irak, Suriah, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman.
Keputusan Trump ini telah menyebabkan penahanan pengungsi yang masuk di bandara AS. Hal ini memicu protes dan kecaman yang luas dari para pemimpin internasional serta kelompok dan aktivis hak asasi internasional.
Hakim Ingatkan Trump soal Ancaman Penjara karena Langgar Perintah Pembungkaman
Kasus Subversi Pemilu Trump Terhenti, Permasalahan Hukum Sekutunya Meningkat
Trump Habiskan Banyak Uang untuk Biaya Hukum; Biden Pimpin Penggalangan Dana
Hal ini juga memicu reaksi yang keras di pemerintahan internal Irak yang dapat merusak hubungan antara Baghdad dan AS ditengah pertempuran yang terjadi untuk mengambil alih kota Mosul.
Pada Senin lalu anggota parlemen Irak sepakat menyerukan agar pemerintah Baghdad merespon dengan baik keputusan pelarangan yang diberlakukan oleh AS, jika Amerika masih tidak mau membatalkan larangan itu.
AS sebelumnya telah memberikan dukungan baik angkatan udara ataupun darat dengan menerjunkan lebih dari 5000 tentara nya untuk membantu tentara Irak memerangi ISIL, yang merupakan singkatan dari Negara Islam Irak dan Levant, atau lebih dikenal sebagai ISIS.
Keyword : Donald Trump Irak