Selasa, 07/02/2023 12:39 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Megawati Soekarnoputri turun tangan mengakhiri kisruh di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati dinilai sanggup memberikan arahan bagi Kepala BRIN Laksana Tri Handoko yang dianggap lalai dalam menjalankan tugas.
"Kini saatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Mega mengambil sikap tegas untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal penggantian Kepala BRIN. Ketua Dewan Pengarah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu dalam rangka menjaga arah agar BRIN tetap konsisten sesuai dengan cita-cita pembentukannya,” tegas Mulyanto kepada wartawan, Selasa (7/2).
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai, campur tangan Megawati diperlukan agar BRIN dapat kembali menjadi lembaga sentral bagi pembangunan riset dan inovasi nasional.
Pendapatannya Jauh Beda dengan Taylor Swift, Travis Kelce Disebut Miskin
Emily Blunt Puji Taylor Swift Bisa Membangkitkan Kepercayaan Diri Putri Sulungnya
Suka Berkencan dengan `Berondong`, Cher Ungkap Pria Seusianya Sudah Banyak yang Mati
“Kita tidak ingin BRIN menjadi oleng karena tidak terkelola dan terkonsolidasikan dengan baik," jelas Mulyanto.
Anggota DPR RI Dapil Banten III ini menyarankan Ketua Dewan Pengarah BRIN dapat turun dan berdialog dengan para peneliti, perekayasa, para tokoh iptek, serta para sesepuh pembangunan Iptek nasional untuk menyerap aspirasi mereka dari hati ke hati.
“Peran Ketua Dewan Pengarah BRIN sangat vital dalam kondisi sekarang ini untuk menyelamatkan bangunan riset dan teknologi nasional. Sebelum terlambat dan “kadung” ambruknya sendi-sendi kelembagaan Iptek tersebut,” demikian kata Mulyanto.
Sebelumnya diberitakan Komisi VII DPR RI, merekomendasikan pemberhentian Ketua BRIN karena dianggap gagal menjalankan tugas. Handoko dinilai tidak berhasil menjalankan proses penggabungan lembaga riset pemerintah. Akibatnya kegiatan riset nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya.
BRIN juga dinilai gagal karena terdapat selisih laporan penggunaan anggaran yang diterima DPR dengan yang beredar di media. Hal ini menandakan ada upaya Kepala BRIN menutupi potensi kerugian negara yang disalurkan melalui BRIN.