Jum'at, 13/01/2023 12:09 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengusut dugaan korupsi terkait program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020.
Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan pihaknya akan terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI tersebut.
"Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," kata Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (12/1).
Ali Fikri memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Laporan tersebut nantinya akan diverifikasi dan telaah.
MAKI Desak Kejagung Bongkar Korupsi Lainnya oleh Hery Susanto
KPK Periksa Kasubdit Kemenag Terkait Korupsi Kuota Haji
KPK Geledah Kantor dan Rumah Bupati Tulungagung
"Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," tegas Ali.
Ubtuk diketahui, beredar di media sosial melui utas atau thread di akun Twitter @kurawa terkait kronologi dugaan korupsi bansos Pemprov DKI tahun 2022 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @kurawa dugaan korupsi bansos DKI senilai Rp. 2.85 Triliun.
Akun @kurawa mengatakan temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung.
Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19.
"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp. 3.65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi," ujar akun @kurawa.
Disebutkan, Pasar Jaya mendapatkan porsi terbesar senilai Rp2,85 triliun. Sontak hal ini pun menimbulkan tanda tanya baginya.
“Tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya apakah karena status perusahaan yang masih Perum (perusahaan umum) sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-cawenya,” ujar akun @kurawa.
Usai mengetahui bahwa gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan itu yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur. Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.
Namun, akun @kurawa mengatakan ada 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.
"Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung2 yg ditumpuk ini," kata akun @kurawa.
Menurut dia, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata akun @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.
Setelah itu, akun @kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut.
Akun @kurawa bahkan mengunggah sebuah dokumen berjudul risalah rapat. Dalam dokumen itu, disebutkan jenis rapat itu adalah rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik yang melakukan forensik audit terhadap bansos itu
Dalam dokumen risalah rapat yang sama, rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik itu tertulis berlangsung pada 12 Mei 2022. Akun @kurawa menguraikan, ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos.
Dalam dokumen yang diunggah akun @kurawa, disebut ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar karena banyak modus seperti dua kali surat jalan dan lainnya. Menurut akun @kurawa, aparat penegak hukum harus bertindak berdasar temuan kantor akuntan publik tersebut karena ada unknown shrinkage senilai Rp 150 miliar.
Akun @kurawa mengaku hendak menelusuri lebih lanjut berkait hasil audit forensik kantor akuntan publik itu terhadap bansos tersebut.
"Uang Bansos 2020 senilai Rp 2,85 Triliun ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020. (Kantor akuntan publik) melakukan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya hasilnya mengejutkan spt ini, banyak perush (perusahaan) aneh2," tulis akun @kurawa.
"Vendor2 Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena Vendor2 ini penunjukan langsung .. yang ngeri siapa dibalik nama2 vendor ini ..ada datanya semua neh. Gue nyetir dulu yah ..ingetin kelanjutannya," sambung dia.
Ia lalu mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut sebagai penyuplai beras bansos hasil penelusuran kantor akun publik tersebut. Akun @kurawa juga mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut mendapat jatah pengadaan bansos.
"2 tahap terakhir dengan nama Suppliernya .. Total pengadaan Beras utk Bansos DKI 2020 sebanyak 14.980.000 paket.. (kantor akuntan publik) fokus di supplier pengadaan beras karena melihat sektor ini paling mudah dibagi2 ke orang2 terpilih.. Siapapun bisa beli beras," urai akun @kurawa.
Dalam utasnya, akun @kurawa menyinggung KPK yang memberikan penghargaan kepada Direktur Utama Perumda Pasar Jaya.
"Bahkan ada rumor tahun 2021 saat kepala BPK DKI dimutasi ke Aceh salah satunya tengah menyelidiki bansos 2020 juga. Permintaan Wajar Tanpa Syarat saat itu sangat berat," ucap dia.