Legislator Muda PKB Minta Polri Investigasi Dugaan Permainan Mafia di Impor Beras 2022

Rabu, 04/01/2023 16:26 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath turut mempertanyakan adanya keterlibatan mafia beras dalam kebijakan impor beras sebanyak ratusan ribu ton yang dilakukan pemerintah pada akhir Desember 2022.

Dia tegaskan, diperlukan adanya keterlibatan aparat penegak hukum (APH) untuk mengawasi maupun melakukan investigasi terkait dugaan adanya permainan mafia pangan dalam hal tersebut.

“Kebijakan impor beras ini sedang ramai disoroti masyarakat, saya meminta APH terkait baik Polri maupun Kejaksaan untuk turun tangan tingkatkan pengawasan dan bila perlu tindaklanjuti dugaan-dugaan adanya permainan dalam impor beras,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/1).

Politikus muda asal Fraksi PKB ini juga meminta Polri bertindak cepat dan melakukan proses hukum apabila terbukti ada mafia-mafia yang terlibat. “Kita tunjukkan bahwa negara tidak main-main soal ketahanan pangan karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” tegas Rano.

Dia lantas meminta negara belajar dari berbagai macam kebijakan impor pangan yang berujung tindak pidana. “Seperti mafia minyak goreng, kasus impor garam, dan lain-lain. Masyarakat dan petani kita adalah korban utama dalam kasus mafia pangan ini, untuk itu kita harus ekstra hati-hati dan lakukan pengawasan ketat terkait impor beras ini jangan sampai dijadikan ladang untuk memperkaya diri sendiri bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Bila perlu bentuk satgas-satgas terkait agar penegakan hukumnya lebih optimal,” demikian Rano.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu demi memperkuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditargetkan sebanyak 1,2 juta ton pada akhir tahun 2022.

Diharapkan dengan tambahan beras impor tersebut dapat memenuhi kebutuhan selama Januari-Februari 2023 yang hitunganya masih deficit antara produksi dan konsumsi.

TERKINI
NRC Sebut Gencatan Senjata Lebanon `Momen Harapan` bagi Warga Sipil Fellowship Tanoto Foundation Cohort Dibuka, Ini Kriteria dan Jadwalnya PGRI Desak Pemerintah Buka CPNS Guru dan Setop Skema PPPK Myanmar Beri Amnesti untuk 4.335 Tahanan, Termasuk Suu Kyi