Kamis, 15/12/2022 16:55 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Partai Golkar beri sinyal memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua Simanjuntak yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK/" style="text-decoration:none;color:red;">KPK). Pemberian bantuan hukum tergantung pada permintaan Sahat.
"Yang jelas kita punya Bakumham, tapi tergantung dari beliau minta atau tidak," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (15/12).
Dia mengaku belum mengetahui pasti sikap partai atas penangkapan Sahat. Sebab, partai Golkar belum mengetahui kontruksi perkara secara utuh.
"Kita belum tahu. Tunggu saja dulu. Kita sejauh ini belum ada komunikasi. Kan baru tadi malam ya, kita belum tahu. Jadi kita tunggu saja," kata Lodewijk.
KPK Sita Rp48,5 Miliar Terkait Suap Bupati Labuhanbatu
KPK Diminta Segera Eksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Penjara
Hoaks! Indonesia Jadi Negara Terkorup No 1 di Dunia usai Orang Ini Korupsi Rp3000 Triliun
Menurut dia, Golkar menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK/" style="text-decoration:none;color:red;">KPK dan mengusut tuntas kasus itu hingga ke akar.
"Yang jelas kita menghargai apa yang dilakukan oleh KPK/" style="text-decoration:none;color:red;">KPK dalam rangka penegakan hukum," tegasnya.
Lodewijk berharap penangkapan Sahat menjadi peringatan bagi kader partainya yang lain untuk tidak terlibat praktik rasuah. Kader Golkar diminta betul-betul menghindari perbuatan kotor.
"Kita harap juga ini jadi cambuk dan peringatan buat kader-kader Golkar untuk menghindari hal-hal seperti itu," kata Lodewijk.
Sebelummya, KPK/" style="text-decoration:none;color:red;">KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Rabu, 14 Desember 2022. Sejumlah pihak diamankan dalam operasi senyap itu, salah satunya, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak.