Selasa, 01/11/2022 20:37 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengkritik perusahaan minyak dan gas karena menggeruk keuntungan besar setelah harga minyak mentah melonjak menyusul invasi Rusia ke Ukraina.
Biden memperingatkan, jika perusahaan minyak terkemuka tidak menginvestasikan sebagian dari keuntungan mereka untuk menurunkan biaya bagi konsumen AS, mereka dapat menghadapi windfall tax alias pajak tak terduga.
Pernyataan Biden ini datang setelah Chevron dan ExxonMobil melaporkan penghasilan di kisaran $70 miliar tahun ini, hampir meningkat tiga kali lipat dari tahun 2021.
Biden mengatakan pada Senin bahwa rekor keuntungan adalah rejeki nomplok dari konflik brutal yang melanda Ukraina dan melukai puluhan ribu orang di seluruh dunia.
Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen
Said Abdullah: Jangan Korbankan Rakyat Demi Kurangi Subsidi BBM
DPR Dorong WFH Sektoral dan Diplomasi Energi Hadapi Lonjakan Harga Minyak
"Sudah waktunya bagi perusahaan-perusahaan ini untuk menghentikan pencatutan perang, memenuhi tanggung jawab mereka di negara ini dan memberi istirahat kepada rakyat Amerika dan masih melakukannya dengan sangat baik," katanya.
Ia juga mengeluarkan peringatan bahwa perusahaan-perusahan berpotensi dikenai pajak yang lebih tinggi atas kelebihan keuntungan mereka dan menghadapi pembatasan lainnya.
Meskipun ia tidak merinci secara pasti apa yang akan dikenakan pajak baru, Biden mengatakan perusahaan harus berinvestasi di AS dengan meningkatkan produksi dan kapasitas penyulingan untuk menurunkan harga bagi konsumen.
Harga di pengisian bahan bakar telah turun dari puncak baru-baru ini lebih dari $5 per galon pada Juni, meskipun Biden mengklaim sebagian besar disebabkan keputusan Gedung Putih memanfaatkan Cadangan Minyak Strategis awal tahun ini.
Ancaman terhadap industri minyak datang sedikit lebih dari seminggu menjelang pemilihan paruh waktu, di mana rekor inflasi tinggi dan lonjakan harga konsumen telah menjadi masalah utama di banyak pertarungan.
Gedung Putih dilaporkan mempertimbangkan opsi untuk pajak baru pada perusahaan minyak dan gas sejak musim panas lalu, meskipun tampaknya belum menyusun undang-undang khusus dengan anggota parlemen.
Sumber: Al Jazeera