Selasa, 27/09/2022 15:40 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Inggris mengumumkan paket sanksi baru terkait dengan referendum "palsu" Moskow di empat wilayah timur Ukraina yang bergabung dengan Rusia.
Warga di empat wilayah Ukraina memberikan suara untuk hari keempat pada Senin dalam referendum yang diselenggarakan Moskow, rencana yang dianggap palsu oleh Kyiv dan Barat. Mereka mengatakan hasilnya telah ditentukan sebelumnya dan mereka tidak akan mengakui hasilnya.
Inggris mengatakan di antara mereka yang terkena sanksi adalah pejabat tinggi Rusia yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan suara.
"Referendum palsu yang diadakan di laras senjata tidak bisa bebas atau adil dan kami tidak akan pernah mengakui hasilnya," kata Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly dalam sebuah pernyataan.
Thomas Tuchel Beri Sinyal Bakal Kembali ke Inggris
Menggugat Legitimasi Pelantikan Putin, Komunitas International Bersuara
Kane Klaim Bisa Yakinkan Musiala Pilih Timnas Inggris
"Sanksi hari ini akan menargetkan mereka yang berada di balik pemungutan suara palsu ini, serta individu-individu yang terus menopang perang agresi rezim Rusia," sambungnya.
Inggris mengatakan mereka yang terkena sanksi termasuk 55 anggota dewan dan direktur dari organisasi yang menurut pemerintah "terus membiayai mesin perang Rusia". Ini termasuk Gazprombank, Sberbank dan Sovcombank.
Gazprombank dan Sberbank tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sovcombank menolak berkomentar.
Pemerintah juga menambahkan empat oligarki lainnya ke dalam daftar sanksi: God Nisanov, Zarakh Iliev, Iskander Makhmudov dan Igor Makarov. Dikatakan kekayaan bersih mereka adalah £6,3 miliar (US$6,81 miliar).
Inggris, bersama dengan sekutu Barat, telah memberlakukan larangan perjalanan, pembekuan aset, dan sanksi lainnya terhadap ratusan individu dan entitas Rusia sejak 24 Februari, hari di mana Moskow mengirim pasukan ke Ukraina.
Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan kampanye mobilisasi baru untuk perang tujuh bulan yang telah menewaskan ribuan orang, membuat jutaan orang mengungsi, menghancurkan kota-kota dan merusak ekonomi global.
Sumber: Reuters