Rabu, 21/09/2022 16:50 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi keputusan Baleg DPR RI, yang memutuskan tidak memasukkan RUU Sistem Pendidikan Nasional dalam Prolegnas 2022.
"Keputusan tersebut di satu sisi sebagai sinyal positif bagi organisasi guru seperti PGRI, P2G, IGI, dan lainnya yang selama ini meminta agar RUU Sisdiknas ditunda masuk prolegnas," kata Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G dalam siaran pers pada Rabu (21/9).
Artinya Kemdikbudristek diberikan waktu oleh DPR memperbaiki materi pasal-pasal dalam RUU yang berpotensi kuat merugikan hak-hak guru, seperti hilangnya pasal Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Di sisi lain, P2G masih khawatir, sebab pernyataan Ketua Baleg DPR RI kemarin masih membuka peluang agar RUU Sisdiknas dimasukkan kembali awal tahun depan (2023) bahkan bisa juga tahun ini, jika Kemdikbudristek sudah merapikan dan mengkomunikasikan RUU Sisdiknas secara baik.
Kursus Daring Jadi Strategi LKP Gaet Pengguna di Era Digital
Siswa SMKN 2 Kasihan Unjuk Gigi Lewat Konser Teaterikal
Kemdikbudristek: Kecerdasan Buatan Dorong Pemajuan Perguruan Tinggi
"P2G mendesak Kemdikbudristek lebih transparan, akuntabel, dan membuka ruang dialog dengan `partisipasi yang bermakna` melibatkan semua unsur stakeholder pendidikan dalam merancang draf RUU Sisdiknas," lanjut guru honorer SMA ini.
Menurut Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, indikator transparansi perubahan RUU Sisdiknas yaitu Kemdikbudristek hendaknya membentuk Panitia Kerja (Pokja) Nasional RUU Sisdiknas.
"Tim Pokja tersebut dibekali Surat Keputusan penugasan resmi dari Kemdikbudristek kepada akademisi, tokoh pendidikan, perwakilan organisasi guru, dosen, untuk merapikan RUU Sisdiknas yang masih berantakan dan ketidaksinkronan antara Naskah Akademik dengan Batang Tubuh RUU," kata Satriwan.
Satriwan melanjutkan, nama-nama Tim Pokja RUU Sisdiknas harus diumumkan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik, agar tidak terjadi kesan elitisme dalam tim.
"Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan, karena hingga sekarang Kemdikbudristek tidak pernah membuka siapa Tim Perumus RUU Sisdiknas yang melahirkan polemik selama ini," terang Satriwan.
Agus Setiawan, Kepala Bidang Litbang Guru P2G, meminta jangan sampai pemerintah dan DPR hanya akal-akalan saja menunda RUU Sisdiknas masuk prolegnas. Dengan maksud menunggu situasi kondusif, masyarakat lupa, tidak ada protes lagi dari organisasi guru.
"Sementara itu tidak ada perubahan poin-poin krusial dan sensitif terhadap pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas, kalau gini ya sama saja," ucap Agus.
P2G yakin polemik bahkan penolakan RUU Sisdiknas ini akan terus berlanjut, sepanjang Kemdikbudristek tidak melibatkan stakeholder pendidikan secara jujur, terbuka, dan memadai.
Bagi P2G, adalah harga yang tak bisa ditawar-tawar lagi, RUU Sisdiknas mesti mencantumkan hak-hak guru secara detil dan eksplisit sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen selama ini.
"Jangan sebaliknya, hak-hak guru malah dikebiri dalam RUU Sisdiknas. Termasuk di dalamnya pasal `Tunjangan Profesi Guru`, wajib dicantumkan kembali tertulis eksplisit sebagaimana dalam UU Guru dan Dosen," tutup Agus.