Selasa, 20/09/2022 13:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pro dan kontra Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) terus mencuat. Berbagai pihak mengkritisi RUU yang diajukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) ke DPR.
Praktisi pendidikan, Indra Charismiadji mengatakan terdapat 10 masalah serius yang terdapat di dalam RUU Sisdiknas. Apa saja?
1. Mengaburkan peran pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendeskripsikan wajib belajar sebagai pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia, atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
Kursus Daring Jadi Strategi LKP Gaet Pengguna di Era Digital
Siswa SMKN 2 Kasihan Unjuk Gigi Lewat Konser Teaterikal
Kemdikbudristek: Kecerdasan Buatan Dorong Pemajuan Perguruan Tinggi
Sementara bunyi pasal ini diubah dalam draf RUU Sisdiknas versi Agustus 2022, frasa tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dihilangkan.
"Adanya upaya membelokkan pendidikakn itu dari tanggung jawab pemerintah. Jangan dibelokkan menjadi (tugas) warga negara, masyarakat, jadi pemahaman wajib belajarnya aja sudah sesat pikir," kata Indra di Jakarta pada Senin (20/9).
2. Penghapusan peran aktif masyarakat dalam sistem pendidikan nasional
Hal ini dibuktikan dengan hilangnya ketentuan soal Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dewan pendidikan, serta komite sekolah.
3. Tidak ada kajian akademis
Menurut Indra, naskah akademik hanya mengambil potongan-potongan pikiran dari sejumlah tokoh, yang dinilai hanya untuk melegitimasi program-program Kemdikbudristek.
"Bahkan, profil Pelajar Pancasila bukan merupakan turunan eksplisit dari sila-sila Pancasila," ujar Indra.
4. Sistem pendidikan nasional condong ke sistem persekolahan nasional
"Harusnya antara pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat seimbang. Pendidikan rumah dan masyarakat harus lebih banyak ditingkatkan porsi dan implementasi nyatanya," terang Indra.
5. Miskonsepsi wajib belajar
Wajib belajar dari RUU Sisdiknas dianggap menjadi kewajiban orang tua, untuk menyekolahkan anak-anaknya dan ikut menanggung biayanya. Padahal, seharusnya negara hadir dalam memberikan akses pelayanan pendidikan formal, dan dibiayai penuh oleh negara.
6. Tidak ada upaya nyata peningkatan mutu pendidikan
RUU Sisdiknas, menurut Indra, tidak mengandung sejumlah rekomendasi OECD yang bertujuan meningkatkan prestasi belajar dengan menggenjot kualitas mengajar.
Di antaranya, memperkuat implementasi delapan standar nasional pendidikan, menyediakan program mentoring, memastikan keberhasilan implementasi kurikulum pendidikan yang baru (K13), serta membuat profesi guru semakin atraktif.
7. Sistem pendidikan nasional masih multisistem
Sistem pendidikan yang masih multisistem ini menurut Indra bertentangan dengan amanat konstitusi. Padahal, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 masih menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak pernah masuk dalam Sistem Pendidikan Nasional.
8. Tidak transparan
Indra menyebut, sampai hari ini belum ada penjelasan tim penyusun RUU Sisdiknas dari pemerintah.
9. Tidak ada pelibatan publik yang bermakna
Indra menilai sejauh ini Kemdikbudristek lebih aktif melakukan kampanye RUU Sisdiknas untuk kalangan yang pro, alih-alih fokus pada pemberian akses untuk penyampaian pendapat dari kalangan yang mengkritisi naskah akademik dan draf RUU Sisdiknas.
"(Juga) dipertimbangkan pendapatnya khususnya untuk para pakar dan tokoh pendidikan, dan memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas dia.
10. Belum ada cetak biru pendidikan Indonesia
Salah satu hal krusial menurut Indra ialah belum adanya cetak biru pendidikan Indonesia. Seharusnya, Kemdikbudristek membentuk panitia atau kelompok kerja nasional, yang berisi pakar dan tokoh pendidikan, perwakilan masyarakat daerah, akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, perwakilan etnis dan golongan, organisasi pelajar dan mahasiswa, dan pemerintah baik pusat maupun daerah, sebelum menyusun RUU Sisdiknas.