Selasa, 13/09/2022 08:30 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Salah satu isi Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), mengamanatkan pemberian kenaikan penghasilan bagi guru, yang saat ini belum memiliki sertifikat atau mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek, Anindito Aditomo mengungkapkan, terdapat 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, karena harus antre dalam pendaftaran PPG. Implikasinya, mereka belum memiliki penghasilan layak.
"Solusinya kita putihkan, dianggap sudah memenuhi syarat sertifikasi. Yang guru ASN ditingkatkan tunjangan jabatan fungsionalnya, yang non-ASN ditingkatkan melalui Dana BOS yang kita prioritaskan untuk kesejahteraan guru," terang Anindito dalam diskusi pendidikan bersama Fortadikbud pada Senin (12/9) kemarin.
Apabila PPG tidak lagi menjadi syarat untuk memperoleh penghasilan yang layak, lanjut Anindito, maka guru tidak perlu lagi melakukan PPG. Skema yang ada di bawah regulasi saat ini menjadi bukti bahwa untuk sertifikasi 1,3 juta guru membutuhkan waktu hingga 18 tahun.
Kursus Daring Jadi Strategi LKP Gaet Pengguna di Era Digital
Siswa SMKN 2 Kasihan Unjuk Gigi Lewat Konser Teaterikal
Kemdikbudristek: Kecerdasan Buatan Dorong Pemajuan Perguruan Tinggi
"Bagaimana kalau PPG tidak jadi syarat bagi penghasilan atau malah akan malas PPG? Ya tidak perlu PPG. Guru yang 1,6 juta itu kalau mereka harus antre PPG, bisa bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun. Kenapa kita ubah sistemnya, karena sistem yang sekarang tidak berjalan," tegas Anindito.
Anindito menambahkan, bahwa kesejahteraan guru seharusnya terlebih dahulu diperhatikan sebelum bicara soal kualitas guru. Sebab, jika penghasilan belum layak, peningkatan kualitas merupakan hal yang sulit.
"Kami yakin peningkatan kualitas lebih mudah jika guru sudah mendapatkan pendapatan yang layak," sambung dia.
Keyword : PPG Sertifikasi Guru Pemutihan Kemdikbudristek