Rabu, 07/09/2022 12:17 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kontrak dari ajang balap mobil Formula E yang diteken melewati masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yakni pada 2022.
Sementara Formula E dikontrak selama tiga tahun, sejak 2022 hingga 2024 mendatang. KPK khawatir nantinya Formula E justru akan merugikan perekonomian.
"Bagaimana nanti kalau tahun depan penggantinya atau plt nya melihat ini tidak bisa dilaksanakan karena ternyata hitung-hitungan ekonomi tidak menguntungkan?," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Rabu (7/9).
Maka dari itu, KPK memanggil Anies Baswedan untuk diperiksa terkait pelaksanaan Formula E. KPK akan bertanya soal pelaksanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban Anies.
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
Penangkapan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Kemungkinan Dilakukan Klan Saingannya
Tanggapan Anies soal Nasdem dan PKB dukung Prabowo
"Bagaiman pertanggung jawabannya? padahal komitmen fee itu gabisa ditarik. Nah hal yang seperti itu lah kita minta ke ahli dan kita klarifikasi kepada yang bersangkutan," kata Alex.
Sebelumnya, Alex juga sempat menyebutkan bahwa lamanya tender Formula E tak seharusnya melewati masa jabatan Anies Baswedan.
"Ada ketentuan bahwa seorang pejabat itu tidak boleh mengikat suatu kontrak yang menggunakan anggaran dan melewati masa jabatannya. Ada ketentuan seperti itu," kata Alex, Rabu (27/4).
Adapun, anggaran yang sudah dikucurkan untuk proyek Formula E itu sebesar Rp560 miliar.
"Yang jelas saat ini sudah ada pembayaran Rp560 miliar untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan 2022, 2023, 2024 dan itu melampaui periode gubernur dki saat ini yang berakhir September 2022," ujar Alex.
Alex mengatakan, pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait aturan masa jabatan ini dengan meminta keterangan ahli. Nantinya, keterangan itu akan dikaitkan dengan perkara oleh penyelidik KPK.