Senin, 05/09/2022 21:11 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi rencana unjuk rasa oleh ribuan buruh yang menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Unjuk rasa akan dilaksanakan besok, Selasa (6/9).
"Ya ini kan negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan unjuk rasa agar tidak melakukan aksi anarkis.
Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.
Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana, Bahas Relokasi Warga Gunung Ruang
May Day 2024, Jokowi: Kita Teruskan Semangat Juang Buruh
Presiden Jokowi down saat Gol Timnas dianulir wasit
Aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa, di antaranya di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan DPR RI, Jakarta.
"Ada sekitar 4.000 personel gabungan," kata Kepala Bagian Operasi Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Saufi Salamon di Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Sementara itu, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, pihaknya akan melakukan aksi demo yang melibatkan puluhan ribu buruh pada hari Selasa (6/9). Aksi akan dilakukan di kantor-kantor gubernur di daerah.
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Said di Jakarta, Senin(5/9/2022).
Said menambahkan bawah aksi itu menuntut gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR agar membatalkan kenaikan harga BBM. Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000-5.000 orang yang dipusatkan di DPR dan menuntut pembentukan panja atau pansus BBM agar harganya diturunkan.