Minggu, 04/09/2022 16:13 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah telah resmi menaikan harga Bahan Bakar Motor (BBM), baik subsidi maupun non subsidi, kemarin (Sabtu, 3/9) . Sebagaimana diakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengumumkan kenaikan tersebut, bahwa keputusan menaikan BBM ini merupakan hal yang sulit, karena anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 Triliun menjadi Rp502, Triliun, dan angka ini diprediksi akan meningkat terus.
Apalagi Presiden Jokowi mengungkapka kalau BBM jenis Pertalite ini masih dinikmati oleh para pengguna mobil pribadi. Padahal itu hanya boleh digunakan oleh rakyat miskin.
"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," ucap Presiden Jokowi saat mengumumkan rencana kenaikan BBM beberapa waktu lalu.
Bagi Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, kenaikan harga BBM akan menyusahkan masyarakat. Argumentasi terkait subsidi sebagai beban ekonomi yang salah sasaran bagi pemerintah dinilainya sebagai retorika belaka.
ESDM: Pemerintah Target Penerapan BBM Campuran Etanol Mulai 2027
Meksiko Tangkap Pemimpin Mafia Kakap Penyelundup BBM
Legislator PKB Desak Pertamina Segera Normalisasi Distribusi BBM di Sumut
“Hal itu tidak akan pernah diterima rakyat sampai kiamat saat mereka menganggap pencabutan subsidi menambah kesulitan hidup,” tegas mantan Wakil Ketua DPR RI itu kepada wartawan, Minggu (4/9).
Fahri menegaskan, tugas pemerintah adalah membantu dan membela rakyat di dalam kesulitan hidup. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar pemerintah tidak mengikuti protokol kaum kapitalis yang tidak menghendaki adanya dukungan kepada rakyat.
“Sebab, mereka (kaum kapitalis, red) ingin kompetisi berlangsung secara sempurna,” tandasnya.
Keyword : Partai Gelora Fahri Hamzah BBM subsidi Jokowi