Sabtu, 03/09/2022 21:42 WIB
Makassar, Jurnas.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap aksi penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah. Salah satunya aksi penganiayaan kader HMI-wati cabang Dompu yang mengalami cedera muka saat menggelar aksi protes wacana kenaikan BBM di Kantor DPRD Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (1/9).
Hal itu sebagaimana diutarakan Ketua umum HMI Cabang Makassar, Muhammad Arsy Jailolo dalam keterangan resminya, Sabtu (3/9).
Seruan juga dilakukan Arsy bersama ratusan kader HMI cabang Makassar dalam aksi demonstrasi di depan wisma HMI Cabang Makassar, kemarin. Mereka melakukan blokir jalan dimulai pada sore hingga malam hari, akibatnya Jalan Boto Lempangan mengalami macet total.
"HMI cabang Makassar, mengecam Keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap tindakan penganiayaan kader HMI peserta aksi tolak kenaikan BBM di Dompu dan Bengkulu," tegasnya.
Jokowi Beri Penghargaan kepada Menantunya
Pimpinan DPR Sampaikan Apresiasi Warga Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden
Jokowi soal Putusan Gugatan Pilpres 2024: Itu Wilayahnya MK
Arsy menegaskan, tindakan represif aparat kepolisian akhir-akhir ini telah membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi polri terhadap hukjm dan kepentingan rakyat sangatlah nyata di depan mata.
Hal itu dikatakannya dapat dilihat pada hal yang menghebohkan masyarakat Indonesia atas tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.
"Tindakan represif aparat kepolisian akhir-akhir ini telah membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi polri terhadap Hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata didepan mata. Hal itu dapat dilihat pada tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, bagaimana drama dimainkan,” seru dia dalam orasinya.
Arsy juga memaparkan bahwa keterlibatan puluhan anggota Polri yang turut memback-up kejahatan pembunuhan berencana mantan kadiv propam tersebut menunjukkan bahwa Institusi tersebut sedang tidak baik-baik saja.
Selain itu, munculnya sketsa/bagan struktur pengatur permainan gelap yang berseliweran di Jagad dunia maya, mulai dengan Kaisar Sambo dengan judi onlinenya, narkoba, hingga Konsorsium 303 juga menjadi bukti Polri sedang tak baik-baik saja.
"Hal ini juga bisa dinilai sebagai gagalnya Kapolri dalam melakukan pembinaan terhadap anggota. Selain itu dapat dinilai sebagai upaya pembiaran terhadap aksi nakal para pembantunya. Sebab serasa tidak mungkin anggota bertindak tanpa sepengetahuan atasan,” tegas Arsy.
Sehingga atas dasar itu, HMI Cabang Makassar meminta Kapolri bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap kader - kader HMI dalam aksi demonstrasi penolakan BBM di seluruh daerah.
"Tindakan represif saat penangan aksi menandai gagalnya realisasi jargon Polri presisi,” tegas Arsy.
Dia juga meminta Kapolri untuk melakukan reformasi institusi secara total pada tubuh Polri.
"Kami meminta Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo untuk segera menyelamatkan Institusi Polri sebagai amanat reformasi dari kegagalan Kapolri dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya,” tegas Arsy.
"Atas akumulasi kegagalan Kapolri dalam menggawangi Institusi Polri, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri karena di anggap telah gagal dalam melaksanakan tugas-nya,” tandasnya.