Kamis, 01/09/2022 09:11 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Penahanan China terhadap orang-orang Uighur dan sebagian besar etnis minoritas Muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Begitu kata Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam sebuah laporan yang telah lama tertunda yang akhirnya diterbitkan pada Rabu (31/8) malam.
Dikutip dari Al Jazeera, laporan setebal 45 halaman (PDF) meminta Beijing segera membebaskan semua individu yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang, mengklarifikasi keberadaan mereka dan melakukan peninjauan penuh terhadap undang-undangnya tentang keamanan domestik dan mencabut semua undang-undang yang diskriminatif.
PBB mengungkapkan pada 2018 bahwa sekitar satu juta orang ditahan di jaringan pusat penahanan di Xinjiang, dan kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet menyerukan akses tanpa batas untuk mengunjungi wilayah tersebut dan menilai situasinya.
Taiwan Akui Belum Terima Informasi Penundaan Senjata dari AS
Dukung Kuba, China Kecam Dakwaan AS terhadap Raul Castro
PBB: Blokade Selat Hormuz Picu Krisis Pangan Global
Michelle Bachelet, yang masa jabatannya berakhir pada Rabu beberapa menit setelah laporan itu diterbitkan, akhirnya diizinkan masuk ke China pada Mei.
Setelah kunjungan yang dikoreografikan dengan ketat, yang menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia dan pakar lainnya, dia mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.
"Pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilakukan di Xinjiang dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-“ekstremisme” oleh Pemerintah,” kata laporan itu.
"Tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anggota Uyghur dan kelompok mayoritas Muslim lainnya … dapat merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan," sambungnya.
Beijing pada awalnya menyangkal keberadaan kamp tersebut tetapi kemudian mengatakan bahwa itu adalah pusat pelatihan keterampilan kejuruan yang diperlukan untuk mengatasi ekstremisme.