Jum'at, 12/08/2022 01:09 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm memenuhi undangan klarifikasi di Bareskrim Polri, Kamis (11/8) pukul 13.30 WIB.
INTEGRITY memaparkan terkait laporannya atas kasus dugaan tindak pidana korupsi di area kerja PT Inhutani II, Kotabaru Kalimantan Selatan.
“Siang ini, kami hadir atas undangan klarifikasi dari Ditipidkor Bareskrim guna menjelaskan pokok laporan dugaan tindak pidana korupsi atas hilangnya hutan negara sekitar 8.610 ha di Pulau Laut Tengah, Kotabaru, Kalsel," kata Harimuddin, partner INTEGRITY kepada wartawan.
Dia mengatakan bahwa hutan itu disinyalir kuat menjadi HGU milik PT MSAM. Pihaknya juga memaparkan sejumlah bukti-bukti yang menggambarkan proses perolehan HGU PT MSAM pada tahun 2018 yang berkorelasi dengan hilangnya kawasan hutan di Kotabaru.
Tujuh Terduga Teroris di Sulteng Ditangkap Tim Densus 88 Antiteror
Penyelundupan Sabu dari Malaysia ke Aceh Timur Digagalkan Bareskrim Polri
Bongkar Praktek Pemalsuan BBM Pertalite dan Pertamax, 5 Orang Dibekuk
Akibatnya, hutan negara yang sedemikian berharganya menjadi aset korporasi tanpa memenuhi syarat peraturan perundang-undangan.
Padahal, kawasan hutan hanya bisa dialihfungsikan ke lahan perkebunan sepanjang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan.
“Menurut aturan yang berlaku tahun 2018, Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 menyebutkan bahwa keputusan pelepasan kawasan hutan harus diterbitkan setelah Menteri LHK menerima permohonan dan meneliti pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis. Barulah status hamparan daratan itu bukan lagi merupakan kawasan hutan. Jadi, jika ribuan hektar hutan tiba-tiba beralih jadi HGU tanpa keputusan dimaksud, dapat disinyalir ada kaki-tangan mafia tanah yang bermain dibaliknya,” tegas Harimuddin.
Sebagai informasi, INTEGRITY juga telah mengadukan dugaan korupsi serupa ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 23 Mei 2022 lalu. Saat ini, proses penanganan di Kejagung memasuki tahap penelahaan oleh Jaksa Bidang Intelijen.
Laporan itu merupakan satu rangkaian advokasi bersama Sawit Watch terkait dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK pada Januari 2022 dan aduan dugaan adanya mafia tanah di Kementerian ATR/BPN awal Agustus 2022.
Sementara itu, Senior Partner INTEGRITY, Denny Indrayana menyampaikan bahwa advokasi hilangnya hutan negara di Kotabaru bersama Sawit Watch, terus diperluas dengan mengadu ke beberapa aparat penegak hukum (APH) dan kementerian terkait.
Secara bertahap, para APH mulai mendalami perkara ini, salah satunya Bareskrim Polri yang hari ini meminta penjelasan lanjutan atas laporan kami.
“Tentu, penanganan korupsi di bidang agraria ini perlu ditangani secara serius dan efektif. Kami menaruh harapan besar kepada Bareskrim agar segera menyelidik dugaan korupsi ini pasca agenda klarifikasi usai dilaksanakan,” tutup Wamenkumham 2011-2014 ini.