Senin, 18/07/2022 11:50 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Penjabat Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mengumumkan keadaan darurat. Keadaan darurat itu ditetapkan untuk memadamkan kerusuhan dan mengatasi krisis ekonomi di negara tersebut.
"Wickremesinghe mengumumkan tindakan itu demi kepentingan keamanan publik, perlindungan ketertiban umum dan pemeliharaan pasokan dan layanan yang penting bagi kehidupan masyarakat," menurut pernyataan pemerintah yang dirilis Minggu malam (18/7).
Wickremesinghe dilantik sebagai pemimpin sementara pada Jumat (15/7) setelah Presiden yang digulingkan Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pemberontakan rakyat terhadap pemerintahnya.
Rajapaksa terbang ke Maladewa dan kemudian Singapura setelah ratusan ribu pengunjuk rasa anti-pemerintah turun ke jalan-jalan ibukota Kolombo dan menduduki kediaman dan kantor resminya.
Sri Lanka Tangkap Sembilan WN China, Diduga Selundurkan Alat Scam
Sri Lanka Pulangkan Ratusan Awak Kapal Perang Iran
IMF Cairkan Pinjaman US$700 Juta untuk Sri Lanka, Desak Percepatan Reformas
Tak lama setelah dilantik, Wickremesinghe meminta para legislator untuk bekerja membangun pemerintahan semua partai.
Pemimpin sementara telah berjanji untuk mengikuti konstitusi dan menegakkan hukum dan ketertiban setelah berbulan-bulan protes atas kekurangan bahan bakar yang melumpuhkan dan melonjaknya harga barang-barang pokok.
Parlemen Sri Lanka bertemu pada Sabtu untuk memulai proses pemilihan presiden untuk lima tahun ke depan, dan pengiriman bahan bakar tiba untuk memberikan bantuan kepada negara yang dilanda krisis.
Wickremesinghe, sekutu Rajapaksa, adalah pesaing utama untuk menduduki kursi kepresidenan penuh waktu. Banyak pengunjuk rasa, bagaimanapun, juga ingin dia pergi, meningkatkan prospek kerusuhan lebih lanjut jika dia terpilih.
Sumber: Aljazeera