Sabtu, 16/07/2022 06:48 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menyetujui potensi penjualan bantuan teknis militer ke Taiwan senilai sekitar US$108 juta, kata Pentagon pada Jumat (15/7).
Pulau yang diperintah secara demokratis itu telah mengeluhkan peningkatan tekanan militer dari China untuk mencoba dan memaksanya untuk menerima kedaulatannya.
AS hanya memiliki hubungan tidak resmi dengan Taipei. Tetapi undang-undang AS mengharuskan Washingto memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan diri, dan pemerintahan Presiden Joe Biden telah berjanji untuk meningkatkan keterlibatan dengan pulau itu.
Pentagon mengatakan, Taiwan meminta bantuan terbaru, termasuk suku cadang dan perbaikan untuk tank dan kendaraan tempur, dan dukungan teknis dan logistik pemerintah AS dan kontraktor.
FIFA Rilis Tambahan Tiket Piala Dunia, Babak Final Tembus Rp188 Juta!
Tekanan China Paksa Presiden Taiwan Batalkan Kunjungan ke Eswatini
Latihan Perang di Pasifik Barat, China Masuki Area Milik AS
"Penjualan yang diusulkan akan berkontribusi pada keberlanjutan kendaraan penerima, senjata kecil, sistem senjata tempur, dan barang-barang dukungan logistik, meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan," kata Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon dalam sebuah pernyataan.
Penjualan juga akan meningkatkan interoperabilitas militer Taiwan dengan AS dan sekutu lainnya, dan angkatan bersenjata pulau itu tidak akan kesulitan menyerap peralatan dan dukungan, tambahnya.
Pemberitahuan Departemen Luar Negeri tidak menunjukkan bahwa kontrak telah ditandatangani atau negosiasi telah selesai. Namun, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kesepakatan itu diharapkan "menjadi efektif" dalam waktu satu bulan.
"Dalam menghadapi ancaman militer yang meluas dari Komunis China, memelihara peralatan dengan baik sama pentingnya dengan senjata dan peralatan yang baru dibeli," tambahnya dalam sebuah pernyataan.
Pemerintahan AS mendesak Taiwan memodernisasi militernya menjadi "landak" yang sulit diserang China, menganjurkan penjualan senjata murah, mobile, dan dapat bertahan – atau (asimetris) – senjata yang bisa bertahan lebih lama dari serangan awal oleh militer China yang lebih besar.
Meski begitu, beberapa kelompok bisnis AS telah mengkritik kebijakan penjualan senjata Taiwan pemerintahan Biden, dengan alasan itu terlalu membatasi dan gagal untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh militer China.
Presiden Dewan Bisnis AS-Taiwan Rupert Hammond-Chambers menyambut baik pengumuman itu dalam sebuah pernyataan, tetapi mengatakan itu adalah tanda bahwa pemerintah fokus pada dukungan pemeliharaan dan amunisi untuk Taiwan, dan modernisasi kekuatan militernya tidak lagi menjadi prioritas.
Sumber: Reuters