Selasa, 12/07/2022 11:52 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming.
Lembaga Antikorupsi itu masih membutuhkan waktu untuk koordinasi dan mempersiapkan administrasi, serta bahan jawaban yang akan diajukan ke persidangan praperadilan.
Permintaan penundaan disampaikan KPK melalui surat yang dilayangkan Biro Hukum kepada PN Jaksel. Di mana, sidang praperadilan sedianya digelar pada Selasa (12/7) hari ini.
"Proses ini penting agar persidangan ke depan dapat berjalan lancar," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa.
KPK Cecar Petinggi PT Taspen Soal Pengelolaan Investasi Rp1 Triliun
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Kasus Pungli
Dewas KPK Nurul Ghufron Minta Pegawai Kementan Dimutasi ke Malang
Ali menegaskan permohonan praperadilan ini sejatinya tidak akan menghalangi upaya KPK untuk melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan yang menjerat Mardani Maming.
Sebab, praperadilan hanya menguji aspek sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan bukan menyentuh substansi pokok perkara.
"Jadi tidak menyentuh aspek materiil yaitu substansi pokok perkara yang sedang dilakukan proses penyidikannya oleh KPK," ujar Ali.
Lebih lanjut Ali menegaskan bahwa penyidikan perkara ini telah dilakukan secara profesional dan murni penegakkan hukum sebagaimana tugas pokok dan fungsi KPK sesuai Undang-Undang.
"KPK berharap penegakkan hukum pada sektor perizinan tambang ini, selanjutnya bisa menjadi triger upaya-upaya perbaikan sistem dan tata kelola pada stakeholder terkait," imbuhnya.
Sehingga, lanjut Ali, dengan perizinan yang bebas dari praktik suap maupun gratifikasi, akan menekan ongkos produksi dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
"Alhasil, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat akan mendapat manfaat akhirnya secara optimal," pungkasnya.