Selasa, 05/07/2022 18:29 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021.
Menurut Juru Bicara Fraksi PKB, Muhammad Kadafi, pemerintah harus memprioritaskan sektor pertanian karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Fraksi PKB menyoroti pertumbuhan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya 1,84 persen, relatif rendah jika dibandingkan dengan sektor yang lain.
"Fraksi PKB meminta kepada pemerintah agar lebih memprioritaskan sektor pertanian, karena sektor ini berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang mana jumlah rumah tangga miskin sebagian besar berasal dari karakteristik rumah tangga dengan sumber penghasilan utama rumah tangga sektor pertanian," paparnya dalam Rapat Paripurna, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).
Dalam sambutannya, Fraksi PKB mengungkapkan, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 3,69 persen, meleset dari asumsi APBN 2021 yang dipatok sebesar 5.0 persen.
PM Modi Berikan Suara Hari Ini dalam Pemilu Besar-besaran Tujuh Tahap di India
Ketua DPR Harap Sektor Perdagangan Tetap Jadi Penggerak Kesejahteraan Masyarakat
Wujudkan Ketahanan Pangan, Kementan Dorong Peningkatan Produksi Padi Kaltara
“Fraksi PKB menilai bahwa APBN 2021 sudah bekerja keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dan dapat memahami jika target pertumbuhan tersebut tidak tercapai yang dikarenakan adanya dinamika Pandemi Covid-19,” terang Kadafi.
Kendati begitu, Fraksi PKB menyoroti bahwa pertumbuhan tersebut belum diiringi pemulihan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masih rendahnya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 2,02 persen.
"Realisasi Inflasi tahun 2021 relatif rendah, yaitu sebesar 1,87 persen. Capaian tersebut masih di bawah target asumsi APBN 2021 yang sebesar 3,0 persen. Realisasi inflasi tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 1,68 persen," ujar Kadafi.
Terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, FPKB mengapresisasi kerja keras pemerintah dalam menangani dampak pandemi. Pemerintah berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19, dan di sisi lain dapat menahan gejolak sosial ekonomi masyarakat tidak jatuh lebih dalam, jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain.
Di akhir pidato, Kadafi menyapaikan bahwa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuannya, agar RUU P2-APBN TA 2021 ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.