Selasa, 07/06/2022 21:34 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Keberadaan Koalisi Indonesia Baru (KIB) disebut sebagai perkumpulan elite yang hanya berkumpul di pos ronda. Koalisi gabungan Partai Golkar-PAN-PPP itu dianggap tak memiliki konsep politik yang jelas.
"Itu yang saya bilang kadang elite-elite itu ngumpul enggak pake akal, enggak pake konsep, cuma kaya orang ngumpul-ngumpul di pos ronda," jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah dalam Forum Legislasi di Media Center Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6).
Fahri menegaskan bahwa KIB tidak konsisten. Sebab, dalam koalisi itu tiap partai mengaku belum membicarakan tokoh politik yang akan diusung. Sedangkan di sisi lain, lewat kongres partai sudah menetapkan ketua umumnya sebagai calon presiden.
"Jadi misalnya KIB itu, yang satu ngumpul enggak boleh ngomong dulu soal orang, dia bilang oh `kita enggak bicara soal orang-orang, sebaiknya kita bicara platform`, tapi ada partai yang sudah menetapkan calon," kritik Fahri.
Legislator Golkar: Pancasila Harus Dihidupi, Bukan Sekadar Dihafal
Komisi VI DPR Dukung Pembentukan BUMN Pengelola Ekspor SDA
PLN Harus Beri Kompensasi atas Padamnya Listrik Massal di Sumatra
Dia juga mengkritik penggunaan kata koalisi yang dianggap tidak ada dalam sistem presidensial yang digunakan oleh Indonesia. Menurutnya, koalisi hanya digunakan dalam sistem parlementer.
"Jadi saya kira elite kita ada semacam kekurangan memahami sistem kita ini bahwa tidak ada yang namanya koalisi di dalam sistem presidensial ini," ujarnya.
DPR, lanjut dia, merupakan perwakilan rakyat yang bertugas sebagai pengawas dan mestinya bersikap oposisi terhadap kekuasaan eksekutif atau pemerintah.
"Tidak ada koalisi. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," demikian kata Fahri.