Senin, 06/06/2022 19:47 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Gelombang pertama pemberangkatan jamaah haji dari Tanah Air sudah dilakukan sejak 4 Juni 2022 lalu, setelah sebelumnya DPR RI menyetujui pengajuan penambahan anggaran pelaksanaan ibadah haji yang mencapai Rp1,5 triliun.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan bahwa penambahan biaya haji itu dilakukan berdasarkan kebutuhan yang diminta oleh Pemerintah Arab Saudi.
Karena itu, setelah pengajuan penambahan anggaran disetujui oleh DPR, pihaknya meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan jajarannya untuk benar-benar bisa menjalankan dengan serius dan profesional pelaksanaan ibadah haji, serta berhati-hati benar dalam penggunaan anggaran.
”Jangan sampai kedepan ada persoalan-persoalan dalam pelaksanaan ibadah haji, termasuk fasilitas-fasilitas yang memang sudah harus disediakan sejak keberangkatan sampai kembali ke Tanah Air,” ujar Gus Muhaimin.
Perbaiki Lini Tengah, Juventus Incar Gelandang PSG
Terapkan Kebijakan Berbasis Desa, Gus Halim Apresiasi Pemprov Bangka Belitung
MU Ingin Datangkan Kiper Pesaing Andre Onana
Pernyataan Gus Muhaimin ini menjawab pertanyaan wartawan usai menerima kunjungan rombongan Dubes China untuk Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan bahwa Kementerian Agama harus menyediakan berbagai fasilitas kebutuhan jamaah haji sejak sebelum keberangkatan hingga nantinya Kembali ke Tanah Air lagi.
”Fasilitas-fasilitas yang sudah dibayar tentu menjadi tanggung jawab Kemenag untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh,” tuturnya.
Gus Muhaimin berharap, ke depan tidak ada penambahan biaya haji yang bisa membebani akumulasi dana haji. Disisi lain, pengawasan pelaksanaan ibadah haji sejak pra keberangkatan dan seluruh tahapan pelaksanaan haji.
Mulai pemberangkatan, titik koordinasi penempatan ibadah haji di lokasi, pelaksanaan ibadah, perlindungan kesehatan, sarana dan prasarana baik transportasi maupun yang lainnya, harus dilakukan dengan tepat.
”Dan paling penting pada saat di Arafah, tenda, konsumsi harus dikontrol betul yang menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan di Saudi untuk memfasilitasi dan sudah dibayar harus diawasi ketat supaya tidak ada keteledoran dalam pelaksanaan yang memang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Kita sudah bayar maka kita harus mendapatkan servis yang bagus maka kontrol, pengawasan harus ketat,” katanya.
Gus Muhaimin juga meminta seluruh petugas haji agar melakukan pembekalan dan persiapan teknis mulai paspor dan visa jamaah, serta kebutuhan lainnya agar diperhatikan dengan benar.
”Petugas haji harus benar-benar bekerja serius karena Anda dibiayai oleh dana jamaah haji yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR telah menyetujui permintaan penambahan biaya ibadah haji Tahun 2022 sebesar Rp1,5 triliun yang diajukan oleh Kemenag.
Penambahan biaya tersebut dipastikan tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan para calon jamaah haji karena diambilkan dari efisiensi haji tahun-tahun sebelumnya serta nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.