TKA Ilegal China, Pemerintah Diminta Transparan

Selasa, 27/12/2016 18:05 WIB

Jakarta - Pemerintah diminta untuk memberikan informasi dan data yang benar serta transparan terkait jumlah tenaga kerja asing (TKA) baik yang legal maupun yang ilegal kepada publik.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, jumlah TKA ilegal masih banyak ditemukan di beberapa daerah. Namun, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, Menaker, dan Dirjen Imigrasi memiliki data yang berbeda soal TKA di Indonesia.

"Sehingga kami mendorong pemerintah agar ini diselesaikan secara tuntas, transparan dan akuntabel dengan keterangan yang jelas. TKA yang ilegal juga banyak ditemukan, tapi sejauh mana data-data yang benar," kata Agus, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/12).

Apalagi, kata Agus, ditambah kebijakan pemerintah soal bebas visa untuk sejumlah negara sahabat. Menurutnya, kebijakan itu justru membuka peluang bagi para TKA ilegal.

"Sehigga China yang masuk ini dicurigai masih sebagai turis, tapi disini dia melakukan tenaga kasar tersebut," tegas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Kata Agus, apa yang diterima atau yang diketahui oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah TKA asal China yang ada di Indonesia begitu banyak.

"Bahkan disinyalir dalam dugaan bahwa yang bekerja disini bukan tenaga ahli, tapi tenaga kasar biasa yang pekerjaannya bisa dilakukan warga Indonesia," demikian Agus.

TERKINI

DPR Minta Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Penambangan Ilegal Harta Jokowi Naik Rp13,4 Miliar Dalam Setahun, Total Rp95,8 Miliar KPK Usut Pelesiran SYL ke Luar Negeri Seolah Perjalanan Dinas Kenaikan UKT, Kemdikbudristek Sebut Imbas Penerapan MBKM