Kamis, 12/05/2022 20:10 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Korea Utara mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertamanya pada Kamis (12/5) menyebutnya sebagai darurat nasional terberat dan memerintahkan penguncian nasional.
Negara bersenjata nuklir itu tidak pernah mengakui kasus COVID-19 dan pemerintah telah memberlakukan blokade ketat virus corona di perbatasannya sejak awal pandemi pada 2020.
"Tetapi sampel yang diambil dari pasien yang sakit demam di Pyongyang bertepatan dengan varian Omicron BA.2," lapor kantor berita resmi Korean Central News Agency (KCNA).
Pejabat tinggi, termasuk pemimpin Kim Jong Un, mengadakan pertemuan politbiro krisis untuk membahas wabah dan mengumumkan bahwa mereka akan menerapkan sistem pencegahan epidemi darurat maksimum.
Tingkatkan Produksi Artileri, Kim Jong Un Periksa Uji Coba Peluncuran Roket Korea Utara
Korea Utara Merilis Lagu yang Memuji Pemimpin Kim sebagai Ayah yang Ramah
AS dan Sekutu Asia Mendorong Dibentuknya Panel Baru untuk Pantau Sanksi Korea Utara
Kim Jong Un meminta semua kota dan kabupaten di seluruh negara untuk mengunci wilayah mereka secara menyeluruh. "Kim Jong Un mengatakan pada pertemuan itu bahwa tujuannya adalah untuk menghilangkan akar dalam waktu singkat," lapor KCNA.
Kim Jong Un menambahkan bahwa Korea Utara akan mengatasi situasi mendadak saat ini dan memenangkan kemenangan dalam pekerjaan pencegahan epidemi darurat.
Tidak jelas dari laporan KCNA berapa banyak infeksi COVID-19 yang terdeteksi.
Infrastruktur kesehatan Korea Utara yang hancur akan berjuang untuk menangani wabah besar, dengan 25 juta orangnya diyakini tidak divaksinasi, kata para ahli.
"Agar Pyongyang secara terbuka mengakui kasus omicron, situasi kesehatan masyarakat harus serius," kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul.
"Pyongyang kemungkinan akan menggandakan penguncian, meskipun kegagalan strategi nol-COVID China menunjukkan bahwa pendekatan itu tidak akan berhasil melawan varian Omicron," sambungnya.
Korea Utara telah menolak tawaran vaksinasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta China dan Rusia.
Go Myong-hyun, seorang peneliti di Asan Institute for Policy Studies mengatakan kepada AFP mengatakan, menerima vaksin melalui skema Covax WHO membutuhkan transparansi tentang bagaimana vaksin didistribusikan. "Itulah mengapa Korea Utara menolaknya," kata Go.
Korea Utara dikelilingi oleh negara-negara yang telah berjuang - atau masih berjuang untuk mengendalikan - wabah signifikan varian Omicron.
Korea Selatan, yang memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi, baru-baru ini melonggarkan hampir semua pembatasan COVID-19, dengan kasus-kasus turun tajam setelah lonjakan berbahan bakar Omicron pada bulan Maret.
Tetangga China, satu-satunya ekonomi utama dunia yang masih mempertahankan kebijakan nol-COVID, sedang berjuang melawan berbagai wabah Omicron. Kota-kota besar China, termasuk ibu kota keuangan Shanghai, telah dikunci ketat selama berminggu-minggu.
Tampaknya Korea Utara akan mencoba menghindari tindakan ekstrem China seperti "memenjarakan penduduk di apartemen", kata Cheong Seong-chang dari Institut Sejong.
Tetapi penguncian yang lebih terbatas akan menciptakan "kekurangan pangan yang parah dan kekacauan yang sama yang dihadapi China sekarang," katanya.
Situs spesialis yang berbasis di Seoul NK News melaporkan bahwa wilayah Pyongyang telah dikunci selama dua hari, dengan laporan pembelian panik.
Sumber: AFP
Keyword : Korea UtaraKasus COVID-19Kim Jong Un