Jum'at, 29/04/2022 20:33 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Pemerintah Inggris akan mengirim penyelidik ke Ukraina untuk membantu mengumpulkan bukti kejahatan perang Rusia, termasuk kekerasan seksual.
Baik jaksa Ukraina dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sedang menyelidiki potensi kejahatan perang di Ukraina sejak invasi Rusia pada 24 Februari, yang disebut Kremlin sebagai operasi militer khusus untuk mendemiliterisasi tetangganya.
Moskow membantah melakukan kejahatan perang di Ukraina atau menargetkan warga sipil selama perang yang telah menewaskan ribuan orang, menghancurkan banyak kota dan kota kecil dan memaksa lima juta orang, kebanyakan wanita dan anak-anak, melarikan diri ke luar negeri.
Berbicara setelah bertemu dengan pejabat ICC, Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss mengatakan tim Inggris akan berangkat ke Ukraina pada Mei dengan penekanan khusus pada penyelidikan pemerkosaan sebagai kemungkinan kejahatan perang.
Ukraina Mundur dari Tiga Desa di Timur, Zelenskiy Memohon Bantuan Senjata
Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina
Pochettino: Keputusan VAR di Menit Akhir Sungguh Menyakitkan
"Itu dilakukan untuk menundukkan perempuan dan menghancurkan komunitas dan kami ingin menghentikannya," katanya. "Ini tentang mengumpulkan berbagai bukti, pernyataan saksi, bukti forensik, dan bukti video," katanya di luar gedung pengadilan di Den Haag.
Secara terpisah, Truss bertemu dengan mitranya dari Belanda Wopke Hoekstra untuk membahas perlunya sanksi lebih lanjut terhadap Rusia, termasuk penghentian pembelian bahan bakar fosil Rusia.
Kedua sekutu NATO tersebut telah sangat dekat dengan kebijakan Ukraina, dengan keduanya mendukung pasokan persenjataan berat untuk upaya perangnya. Keduanya juga mendukung larangan penuh ekspor energi Rusia ke Eropa, termasuk gas, pada akhir 2022.
Truss mengatakan Inggris mendukung penuntutan para pemimpin Rusia atas kejahatan perang agresi - sebuah pertanyaan pelik di bawah hukum internasional.
ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang yang dilakukan di tanah Ukraina, termasuk oleh tentara Rusia, tetapi tidak dapat mengajukan tuntutan agresi karena Rusia bukan anggota pengadilan.
Beberapa politisi dan pakar hukum telah menyerukan pembentukan pengadilan terpisah sebagai cara tercepat untuk meminta pertanggungjawaban politisi Rusia atas perang ilegal.
"Kami ingin melihat semua kejahatan diadili," kata Truss.
Namun, ia menambahkan, "Saya khawatir jika ada fokus pada pembentukan pengadilan tambahan yang akan mengalihkan sumber daya dari pengumpulan bukti penting ini."
Sumber: Arab News