Jum'at, 23/12/2016 13:29 WIB
Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) No 77 tahun 2014 tentang Mineral dan Batubara yang telah direvisi mempertegas adanya kewajiban bagi perusahaan pertambangan mineral dan batubara untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.
Kewajiban ini pun berlaku bagi perusahaan pertambangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jenis izin ini dipegang oleh perusahaan pertambangan lama, yang dulunya memegang izin Kontrak Karya (KK). Termasuk didalamnya PT Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara.
"Tentunya harus membangun smelter. Ini peraturannya sudah jelas bahwa mereka harus membuat komitmen bahwa smelter akan dibangun dalam lima tahun, setiap tahun harus ada progress," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Bagaimana jika tidak membangun smelter? Darmin menegaskan bahwa pemerintah tentunya bisa menjatuhkan sanksi. Lagi pula, bahan mineral tambang yang digali juga tak bisa diekspor begitu saja tanpa proses pemurnian.
IPW Sebut Eks Kapolda Kalbar Diperiksa Propam, Terkait Apa?
Legislator Golkar: Negara Harus Punya Sistem Kelola Aset Rampasan Jelas
Aluminium Bahrain Cek Tingkat Kerusakan Smelter pasca Serangan Iran
"Kan sudah ada aturan larangan ekspor konsentrat dari Indonesia. Kita patuhi saja itu," jelas Darmin.
Keyword : Pertambangan Smelter Darmin