Jum'at, 23/12/2016 13:29 WIB
Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) No 77 tahun 2014 tentang Mineral dan Batubara yang telah direvisi mempertegas adanya kewajiban bagi perusahaan pertambangan mineral dan batubara untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.
Kewajiban ini pun berlaku bagi perusahaan pertambangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jenis izin ini dipegang oleh perusahaan pertambangan lama, yang dulunya memegang izin Kontrak Karya (KK). Termasuk didalamnya PT Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara.
"Tentunya harus membangun smelter. Ini peraturannya sudah jelas bahwa mereka harus membuat komitmen bahwa smelter akan dibangun dalam lima tahun, setiap tahun harus ada progress," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Bagaimana jika tidak membangun smelter? Darmin menegaskan bahwa pemerintah tentunya bisa menjatuhkan sanksi. Lagi pula, bahan mineral tambang yang digali juga tak bisa diekspor begitu saja tanpa proses pemurnian.
KPK Telusuri Uang ke Ahmad Ali dari Jasa Pengamanan Tambang di Kukar
Tambang Batubara Meledak di Pakistan, 34 Pekerja Tewas
Legislator Gerindra: Kalau Tidak Perlu, Kenapa Tambang Ormas Dilanjutkan?
"Kan sudah ada aturan larangan ekspor konsentrat dari Indonesia. Kita patuhi saja itu," jelas Darmin.
Keyword : Pertambangan Smelter Darmin