Kamis, 22/12/2016 19:20 WIB
Jakarta - Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menilai redenominasi belum mendesak dilakukan dan juga dianggap tidak akan memengaruhi ekonomi secara fundamental. Redenominasi juga tidak memberikan dampak positif terhadap perekonomian, namun pula tidak memberikan dampak negatif.
"Hanya secara psikologis memang akan mempermudah, tapi sebenarnya (redenominasi) tidak merubah apapun. Karena sebenarnya itu hanya sepakat kalau dulu kita tulis Rp13.000 sekarang Rp13, itu saja," ujar Akhmad di Jakarta, Kamis (22/12).
Redenominasi merupakan langkah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Sebelumnya pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait redenominasi rupiah masuk Prolegnas DPR tahun 2017.
Bank Indonesia juga berharap DPR segera membahas RUU itu. Menurut Bank Indonesia, tahun depan situasi ekonomi sudah kondusif dan memungkinkan untuk memulai pembahasan payung hukum redenominasi rupiah.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan pelaksanaan redenominasi rupiah memerlukan waktu transisi panjang, tidak bisa serta merta dilakukan begitu rancangan undang-undang yang mengaturnya selesai dibahas dan disahkan. Presiden mengatakan bahwa masih perlu masa transisi sekitar tujuh tahun setelah penetapan Undang-Undang tentang Redenominasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Akhmad menambahkan, redenominasi sendiri dinilai belum jelas manfaatnya, sehingga wajar saja apabila tidak masuk dalam Prolegnas 2017. "Sebenarnya tidak sangat urgent (mendesak), tapi juga kalau dilakukan juga tidak punya dampak negatif. Ngapain buang-buang anggaran sementara manfaatnya tidak jelas," ujarnya. Ant
Komisi XI Nilai Kenaikan BI-Rate Antisipasi Pelemahan Rupiah
DPR Sebut Kenaikan BI-Rate Langkah Baik Waspadai Pelemahan Rupiah
BI: Rupiah Terkoreksi Hingga 5,07 Persen
Keyword : Rupiah Redenominasi