Moratorium UN Bagaikan Syahrini Maju Mundur

Kamis, 22/12/2016 16:36 WIB

Jakarta - Kebijakan Kementerian Pendidikan terkait moratorium Ujian Nasional (UN) dinilai tidak jelas alias tidak konsisten. Sebab, kebijakan itu dianulir pemerintah karena dianggap belum memiliki persiapan yang cukup matang.

Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati mengatakan, pihaknya menyayangkan sikap pemerintah yang seolah tidak konsisten dengan kebijakan yang diterbitkan. Hal itu pun dianggap bagaikan artis Syahrini yang maju mundur.

"Yang jelas kayak Syahrini, maju mundur UN. Pemerintah punya pertimbangan sendiri tapi yang jelas saya menyayangkan," kata Reni, ketika dihubungi, Jakarta, Kamis (22/12).

Hal itu menanggapi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menegaskan, UN dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dilaksanakan secara bersamaan. Namun untuk UASBN, meskipun ujiannya bersifat sekolah, pemerintah pusat tetap memberi batasan kisi-kisi nasional.

Namun, kata Reni, jika UN dijadikan acuan sebagaimana amanat Mahkamah Agung (MA), maka UN seharusnya sudah siap dari segi sarana dan prasarana.

"Yang jelas pasti pemerintah akan sangat pusing, karena tahapan UN sudah harus berjalan," tegasnya.

Sebelumnya, Reni mengatakan bahwa UN sebetulnya tidak bisa dipakai untuk mengukur capaian pendidikan secara nasional.

"Yang jelas kita ingatkan bahwa sesungguhnya UN bukan suatu instrumen ideal untuk mengukur capaian pendidikan secara nasional. Tapi kalau pemerintah menganggap UN instrumen yang minimalis, ngga ada model lain, kita hormati," katanya.

TERKINI

Mengenal Sisi Unik dari Lucid Dream yang Jarang Diketahui Kemendikdasmen Tekankan Sekolah Mesti Jadi Ruang Aman dan Nyaman Lebanon Upayakan Gencatan Senjata Permanen dengan Israel Ilmuwan Temukan Tanaman Terus Naik ke Puncak Himalaya, Ini Penyebabnya