Sabtu, 09/04/2022 15:25 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mulai mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan pada Agustus tahun ini. Salah satu terobosan atau cara baru yang didorong yakni gerakan panen air.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi mengatakan, air hujan dan run-off merupakan salah satu sumber daya alam yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal, hanya dibiarkan mengalir ke saluran-saluran drainase menuju ke sungai-sungai yang akhirnya mengalir ke laut.
"Saya pernah ke daerah Katingan sudah melakukan metode panen air, disetiap genting rumah ada drum untuk menampung air hujan. Di Gunung Kidul di setiap bawah pohon besar ada cekungan untuk menampung air," kata Suwandi pada Bimbingan Teknis & Sosialisasi (BTS) Propaktani secara daring Episode 409 yang mengangkat topik Panen Air, Panen Hasil, Jumat (8/4).
Ia menjelaskan gerakan panen air hujan ini adalah ilmu perubahan perilaku, dimana padahal pada tahun 70an dan 80an, Gunung Kidul terkenal dengan istilah sapi makan sapi, namun sekarang bisa memanfaatkan air hujan yang dulu dianggap muspro menjadi bermanfaat.
Saksi Ungkap Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
Sindir Nurul Ghufron, MAKI Minta Bantuan Mutasi PNS di Papua
Potensi Swasembada Padi, Kementan Dorong Bulungan Terapkan Prinsip Bisnis
Di Wonogiri tanahnya banyak mengandung kapur tetapi dilapisi kompos setebal sekitar 30 cm, sehingga lahannya bisa ditanami jagung.
"Saya berharap kita semua bisa mengelola air, panen air sedemikian rupa sekaligus merubah kebiasaan untuk memanfaatkan air yang ada. Untuk sawah yang menggunakan sumur submersible, seharusnya jangan langsung masuk sawah untuk tanam padi terus ke sungai dan akhirnya kelaut. Air sebaiknya diputar dahulu untuk berbagai proses produksi, terakhir baru dilepas ke tempat pembuangan," cetusnya.
"Setiap jengkal tanah harus dimanfaatkan, setiap tetes air itu sumber kehidupan. Saya salut dengan Grobogan daerah kering bisa tanam dan panen padi 4 kali setahun dengan memanfaatkan air hujan. Biasanya daerah air yang menjadi faktor pembatas di situlah petani tangguh berjuang untuk mencukupinya," imbuh Suwandi.
Pada acara yang sama, Dekan Sekolah Vokasi UGM, Agus Maryono mendorong gerakan panen air sebagai langkah kongkret mengantisipasi kekeriangan, khususnya sektor pertanian. Menurutnya, masyarakat harus memulai gerakan panen air hujan, yakni dengan menerapakan pola TRAP (Tampung dan manfaatkan, Resapkan ke tanah, Alirkan ke drainase, dan Pelihara masyarakat) sehingga air hujan menjadi tidak terbuang.
"Beberapa keuntungan memanen air hujan antara lain banjir berkurang, kekeringan berkurang, kesehatan meningkat, pertanian meningkat, perikanana meningkat, air tanah terjaga, lingkungan sehat, alam terjaga, dan masyarakat sejahtera," papar Agus.
Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Takdir Mulyadi menjelaskan sebanyak 19,9 persen ZOM memasuki puncak musim kemarau pada bulan Juli 2022 dan 52,9 persen ZOM memasuki Puncak Musim Kemarau bulan Agustus 2022.
Beberapa langkah antisipasi dalam menghadapi musim kering pada tahun 2022, antara lain early warning system dan rutin pantau informasi BMKG, memanfaatkan aplikasi Si KATAM Terpadu, pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi tersier/kuarter, gerakan panen air, teknologi hemat air, penggunaan benih toleran kekeringan dan penggunaan pupuk organik dan pembenah tanah untuk meningkatkan retensi air.
"Kegiatan lainnya dengan memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi bagi yang sudah mendaftar dan Brigade Dampak Perubahan Iklim atau Organisme Pengganggu Tanaman, Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tanam, Brigade Panen dan Serap Gabah Kostraling," papar Takdir.
Kepala Balai Air Tanah, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Ahmad Taufiq menjelaskan pemakaian air tanah mayoritas untuk domestik dan industri dengan besaran 45 persen dan 40 persen, kemudian pertanian 10 persen dan lainnya 5 persen.
"Gerakan panen air membantu dalam mengurangi pengambilan air tanah yang berlebihan. Pemompaan air tanah dari sumur produksi sulit untuk dikendalikan, oleh karena itu banyak sumur yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar. Kondisi ini yang akhirnya menyebabkan abstraksi air tanah berlebihan," papar Ahmad.