Rabu, 16/03/2022 19:12 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum DPP Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Wanto Sugito meluruskan informasi yang menyebutkan bahwa PDIP tidak punya taring untuk menegur Presiden Joko Widodo terkait manuver Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait polemik big data yang menyasar ke penundaan Pemilu Serentak 2024.
Sebagai kader PDIP yang aktif sejak 2004, Klutuk, sapaannya, menyebutkan jika pada prinsipnya partai banteng tak ingin mengintervensi Presiden Jokowi. PDIP tak ingin mengganggu keputusan Presiden Jokowi untuk mengatur para pembantunya di kabinet, dalam hal ini Luhut untuk mengatasi kegaduhan politik terkait wacana penundaan pemilu.
“Repdem sebagai organisasi sayap PDIP akan fatsun pada partai yang juga menekankan copot mencopot menteri adalah hak prerogatif presiden dan pernyataan ini akan disampaikan jajaran pengurus pusat partai,” tegasnya dalam acara diskusi virtual Forum Tebet bertemakan "Menguak Motif di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden", Rabu (16/3).
“Apakah sikap PDIP mendesak agar (Luhut) dicopot sebagai menteri ya itu akan disampaikan langsung oleh dewan pimpinan pusat partai,” imbuhnya.
Aktor Rio Reifan Ditangkap Kelima Kalinya di Kasus Narkoba
CERI Laporkan Aspidum Kejati Jawa Timur ke Jaksa Agung Atas Dugaan Ini
Gelora Cap PKS sebagai Pengadu Domba: Tolak Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Klutuk menambahkan, pucuk pimpinan PDIP, melalui Sekjen Hasto Kristiyanto dengan tegas menyampaikan telah meminta Luhut mengklarifikasi pernyataannya terkait penundaan pemilu.
“Mungkin jika klarifikasi tidak tersampaikan, nanti ada lah sikap lanjutan dari pimpinan partai, jadi kita tunggu saja perkembangan,” kata mantan aktivis 98 ini.
Lebih dalam Wanto katakan, PDIP dengan tegas menolak penundaan pemilu yang diwacanakan oleh sejumlah pimpinan parpol besar di Indonesia.
“Sikap PDIP jelas mengacu pada amanah konstitusi bahwa pemilu berlangsung lima tahun sekali dan masa jabatan presiden hanya dibatasi dua periode,” tandasnya.