Selasa, 01/03/2022 23:17 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah berencana hapus kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang tiba di Indonesia per 1 April 2022.
"Pemerintah melakukan penurunan jumlah hari karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri secara bertahap," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa (1/3/2022).
Ketentuan tersebut dilakukan otoritas terkait secara bertahap melalui rangkaian uji coba yang dimulai pada 1 Maret 2022 dengan memangkas masa karantina dari sepekan menjadi tiga hari bagi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap atau booster.
Uji coba berlanjut pada 14 Maret 2022 dengan mencabut ketentuan karantina bagi pendatang di Provinsi Bali.
DPO PPLN Kuala Lumpur Serahkan Diri, Langsung Ikut Sidang
Kementan Minta Pelaku Usaha Patuhi Standar Biosekuriti
Mitigasi LSD, Barantan Perketat Pengawasan Sapi Impor Asal Australia
"Tentunya dengan kondisi kriteria persyaratan yang melihat perkembangan situasi, termasuk syarat vaksinasi dan pemeriksaan PCR," katanya.
Sejak pintu kedatangan wisatawan di Bali dibuka pada 4 Februari 2022, kata Nadia, lebih dari 16 ribu wisatawan mancanegara berdatangan ke Bali.
Nadia yang juga Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI itu mengatakan hasil uji coba akan menentukan kebijakan lanjutan berupa peniadaan ketentuan karantina secara nasional yang dimulai per 1 April 2022.
"Pada 1 April direncanakan dilakukan pelaksanaan tanpa karantina untuk masuk ke Indonesia. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam surat edaran Satgas Penanganan COVID-19," katanya.
Dalam upaya menekan laju penularan COVID-19, kata Nadia, pemerintah mengubah ketentuan penggunaan electronic-Health Alert Card (e-HAC) sebagai Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik yang ditujukan pada semua pelaku perjalanan domestik dan internasional selama pandemi COVID-19.
Mulai hari ini, pemerintah memberlakukan pengisian e-HAC dilakukan sebelum pelaku perjalanan saat check in yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi, sehingga pelaku perjalanan udara, laut dan darat domestik bisa mudah untuk mengaksesnya.
"Pengisian e-HAC pada hari H atau H-1 dari jadwal keberangkatan dan berisi informasi kelayakan perjalanan," katanya.
Jika sistem e-HAC menyatakan pelaku perjalanan tidak bisa dilanjutkan dengan status tidak layak, kata Nadia, diarahkan ke petugas kesehatan bandara atau petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan.
Keyword : Karantina PPLN Siti Nadia Tarmizi e-Hac