Jum'at, 11/02/2022 19:57 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya dugaan patokan harga standar dari Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi agar mendapatkan rekomendasi jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.
Hal itu didalami lewat pemeriksaan tiga saksi pada hari ini, Jumat (11/2). Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan yang menjerat Rahmat Effendi.
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya patokan standar pemberian sejumlah uang untuk mendapatkan rekomendasi dari Tsk RE (Rahmat Effendi) yang salah satunya adalah promosi menduduki jabatan tertentu di Pemkot Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat.
Adapun tiga saksi yang diperiksa itu ialah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, H Inayatullah; Lurah Sepanjang Jaya, Kota Bekasi, Junaedi; dan Staf Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Rudi.
Dewas KPK Klarifikasi Pihak Pelapor soal Pengalihan Penahanan Yaqut Cholil
Faizal Assegaf Laporkan Jubir KPK ke Dewas
KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo Tersangka
Dalam perkara ini, Rahmat Effendi dan delapan orang lain telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.
Kedelapan orang itu antara lain Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Buyamin; Lurah Kati Sari Mulyadi; Camat Jatisampurna Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan pada Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.
Kemudian Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri Suryadi; dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.
KPK menduga Rahmat Effendi menerima suap senilai total Rp7,13 miliar terkait pembebasan lahan untuk proyek dan pengisian tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi melalui perantaraan anak buahnya.
Selain itu, KPK turut menduga Rahmat Effendi menerima sejumlah uang terkait lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Uang tersebut diduga digunakan untuk operasional Rahmat hingga tersisa Rp600 juta.