Jum'at, 04/02/2022 19:25 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Nusa Tenggara Timur (NTT) berkomitmen mencegah stunting dan gizi buruk agar tidak mengalami kenaikan. NTT sendiri berada di peringkat pertama terbesar kasus balita stunting secara nasional, yakni 37,8 persen.
Komitmen itu disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat saat melakukan audiensi di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Jakarta Timur, Jumat (4/2).
"Kita tahu bahwa stunting dan gizi buruk itu mempengaruhi kecerdasan seseorang. Dengan demikian, kami PKK lebih fokus dan berkomitmen bagaimana mencegahnya supaya kasus stunting dan gizi buruk tidak mengalami kenaikan," kata Julie.
Julie menjelaskan, sebagai bentuk komitmen untuk mencegah stunting, pihaknya selama dua tahun terakhir sudah mengadakan menu sarapan bergizi dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) di seluruh Desa.
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Sederet Fakta Penyebab Anak Menjadi Stunting, Ini Penjelasan BKKBN
Bangga Kencana, BKKBN Gandeng Media Massa Beri Edukasi Stunting pada Masyarakat
"Model ini juga kami terapkan sampai ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu selama 2 tahun dan itu bagus, gizinya dan perkembangannya untuk mencegah stunting baru," jelas Julie.
Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo yang menerima langsung audiensi tersebut mengatakan, sangat menyambut baik komitmen TP PKK NTT dalam rangka percepatan penurunan stunting.
"Kita ini betul-betul membutuhkan PKK, dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 yang saya usulkan ke Pak Presiden bahwa harus ada Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mencari solusi. Unsur PKK, Bidan dan ada penyuluh KB ini istilahnya 3 serangkai yang ada di desa," ujar Hasto.
"Kita harus kerjasama full dengan PKK, sekarang ini yang sudah kita siapkan yaitu regulasi, Pak Gubernur menjadi ketua pengarah. Kemudian di dalam regulasi itu, Pak Wakil Gubernur menjadi ketua pelaksana, tetapi kebijakan full ada di Pak Gubernur. Ibu PKK menjadi salah satu unsur ketua disini, kemudian Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT saya bisa jadikan sekretaris tim itu," tambahnya.
Hasto mengatkan akan menggerakkan semua tim percepatan penurunan stunting di NTT. "Harapan saya NTT ada special treatment karena memang kondisinya harus kita tempuh betul supaya keadilan secara nasional terjadi di sana," imbuhnya