Rabu, 26/01/2022 20:48 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Fraksi PKS memutuskan untuk melakukan aksi walkout dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Slamet menegaskan, aksi tersebut dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif DPR dengan menunjukkan sikap yang tegas terkait kesepakatan yang tidak dipenuhi oleh mitra kerjanya.
"Aksi walk out fraksi PKS dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif. Apa yang kami lakukan semata-mata untuk menjaga marwah lembaga DPR RI dengan memberikan sikap yang tegas," ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/1).
Dalam RDP tersebut, Komisi IV meminta nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) selambat-lambatnya 1 minggu setelah RDP.
Komisi I DPR: Pemerintah Perlu Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Album Beyonce Cowboy Carter Disebut Layak Jadi Album Terbaik Grammy 2025
Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya
Kendati begitu, data yang diberikan hanya menyangkut 713.000 hektar, padahal dalam rapat sebelumnya luas lahan yang terdampak 3,2 juta hektar, dan beberapa perusahaan yang pernah disurvei langsung saat Kunspek ketua dan anggota komisi IV DPR RI di Kalimantan Timur bersama Dirjen Gakkum KLHK dan Gubernur Kalimantan Timur mengenai beberapa perusahaan besar yang masih ilegal, tidak terdapat di dalam daftar yang diberikan.
Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KLHK, Siti Nurbaya membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, Automatic Adjustment Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022, dan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.
Slamet menegaskan, pihaknya memutuskan untuk tidak melanjutkan rapat karena KLHK sebagai mitra kerja dinilai tidak bisa memenuhi komitmen yang sudah disepakati.
“Padahal, sebelumnya KLHK berjanji akan menyerahkan data nama-nama perusahaan pemegang HPH bermasalah,” tegasnya.
Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data terbaru nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk dibahas dalam Rapat Kerja selanjutnya.
Keyword : Warta DPR Komisi IV PKS Slamet Menteri KLHK Siti Nurbaya walk out