Selasa, 18/01/2022 20:01 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat, Ria Norsan menemui Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo di ruang Sekretariat Stunting, Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur, Selasa (18/1).
Pada kesempatan tersebut, Ria menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya untuk melakukan kerja sama dan belajar dari BKKBN cara mengatasi masalah stunting yang masih tinggi di Kalimantan Barat.
"Di Kalimantan itu masalah stunting cukup tinggi dibandingkan dengan nasional, dengan jumlah penduduk sekitar 5,4 juta," jelas mantan Bupati Mempawah dua periode itu.
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Prevalensi Balita Stunted (Tinggi Badan Menurut Umur) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 sebesar 29,8 persen. Hal ini masih lebih tinggi dari prevalensi berdasarkan nasional yang mencapai 24,4 persen.
Bantuan Pangan Stunting Disalurkan ke 1.446.089 KRS
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Sederet Fakta Penyebab Anak Menjadi Stunting, Ini Penjelasan BKKBN
Sementara itu, Hasto mengatakan menyambut baik maksud dan tujuan Wagub Kalimantan Barat tesebut, dalam rangka mendampingi keluarga dan mengawal keluarga agar tidak ada kasus baru stunting.
"Dalam rangka mendampingi keluarga dan mengawal keluarga agar tidak ada new stunting, mungkin kita bisa melakukan bersama-sama dengan Bapak Wagub Kalbar," kata Hasto.
Hasto juga mengatakan tidak membatasi kelahiran, akan tetapi mengatur jarak kelahiran (jaraknya tiga tahun kelahiran) untuk menghindari stunting.
"Cara itu yang nantinya kita gerakkan di setiap program stunting, salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan sederhana calon pengantin (Catin). Untuk tiga bulan pranikah diwajibkan periksa lingkar lengan atas, tinggi badan, berat badan, dan HB," tarang Hasto.
Disebutkan Hasto, BKKBN telah mengembangkan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang dirancang khusus menyasar catin, ibu hamil dan yang sudah melahirkan sebagai alat pemantau kesehatan dan edukasi seputar kesiapan nikah dan program hamil.
"Saat ini, BKKBN juga telah membina Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang jumlahnya ada 200 ribu TPK atau 600ribu personil yang sifatnya mikro by name by address, lengkap menyeluruh di seluruh wilayah dan diperbaiki dari waktu ke waktu," kata Hasto.