Kamis, 06/01/2022 19:02 WIB
Ramallah, Jurnas.com - Pemerintah Belanda menyetop pendanaan untuk salah satu organisasi masyarakat sipil dan hak asasi manusia (HAM) di Palestina, setelah Israel memasukkan organisasi itu sebagai kelompok teroris pada Oktober 2021.
Dalam sebuah pernyataan, Uni Komite Pekerjaan Pertanian (UAWC) yang berbasis di Ramallah, di mana pemerintah Belanda telah menjadi donor utama sejak 2013, mengatakan "ini adalah pertama kalinya pemerintah Belanda mengakhiri pendanaannya untuk masyarakat sipil Palestina berbasis pada persyaratan politik".
UAWC memberikan bantuan langsung kepada warga Palestina, termasuk dengan merehabilitasi tanah yang berisiko disita oleh Israel.
Organisasi ini juga membantu puluhan ribu petani di Area C, lebih dari 60 persen Tepi Barat yang diduduki di bawah kendali langsung militer Israel, dan di mana sebagian besar permukiman ilegal Israel dan infrastrukturnya berada.
Kepada Menlu, Pejabat Senior AS Sebut Israel Gunakan Senjata Tidak Sesuai Hukum Internasional
Diwarnai Bentrokan dengan Pendukung Israel, Unjuk Rasa pro-Palestina Tidak Mereda di AS
Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina
Kelompok itu mengatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum untuk menantang "keputusan berbahaya dan tidak adil" pemerintah Belanda, yang, diperingatkan "kemungkinan akan beresonansi jauh di luar organisasi kami".
Pada Oktober 2021, Israel melarang enam organisasi sebagai “kelompok teroris” dengan dalih bahwa mereka berafiliasi dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) sayap kiri.
Langkah itu secara luas dikutuk oleh komunitas internasional dan kelompok hak asasi sebagai "tidak dapat dibenarkan" dan "tidak berdasar", karena pemerintah Israel tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya.
Lima dari organisasi tersebut berasal dari Palestina, yaitu: kelompok hak-hak tahanan Addameer; kelompok hak Al-Haq; Komite Persatuan Perempuan Palestina (UPWC); Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan; dan UAWC. Keenam adalah cabang Palestina dari organisasi Internasional Pertahanan untuk Anak-Anak yang berbasis di Jenewa.
Keputusan pemerintah Belanda menyusul penangguhan dana selama 18 bulan ke UAWC. Pada Juli 2020, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Belanda telah memerintahkan peninjauan kembali menyusul penangkapan dua karyawan Palestina dari organisasi tersebut.
Mantan karyawan itu dituduh oleh Israel bertanggung jawab atas serangan bom pinggir jalan Agustus 2019 yang menewaskan seorang gadis Israel berusia 17 tahun di dekat pemukiman ilegal Israel di Dolev di Tepi Barat yang diduduki.
Investigasi yang dilakukan oleh kelompok Konsultasi Risiko Proximities yang berbasis di Belanda, dimulai pada Februari 2021 dan mencakup periode antara 2007 dan 2020, di mana UAWC menerima dana dari Belanda. Temuannya dipresentasikan pada Rabu (5/1) kemarin di parlemen Belanda.
Sementara tinjauan eksternal mengatakan dua mantan karyawan diketahui "menerima sebagian gaji mereka dari biaya overhead yang didanai Belanda", tidak ada bukti aliran keuangan antara UAWC dan PFLP, atau hubungan antara UAWC dan sayap bersenjata PFLP, ditemukan.
Penyelidikan juga mengatakan tidak ada bukti yang ditemukan tentang staf atau anggota dewan yang menggunakan posisi mereka dalam organisasi untuk mengatur serangan bersenjata.
"Juga tidak ada bukti yang ditemukan tentang kesatuan organisasi antara UAWC dan PFLP atau PFLP memberikan arahan kepada UAWC," kata tinjauan tersebut dikutip dari Aljazeera pada Kamis (6/1).