Minggu, 19/12/2021 16:13 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta untuk mengawasi perencanaan dan penggunaaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Permintaan itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 471 laporan dugaan tindakan rasuah di DKI Jakarta sepanjang 2021.
"Kalau ini bicara peringatan, memang Gubernur DKI Jakarta harus semakin bagus melakukan sistem perencanaan anggaran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya," kata Boyamin dalam keterangannya, Minggu (19/12).
Anies diminta tidak mengabaikan banyaknya laporan dugaan korupsi tersebut. Di mana ia harus mengawasi penggunaan uang dan mengevaluasi kinerja jajarannya di Pemprov DKI.
KPK Serahkan Memori Kasasi Perampasan Aset Rafael Alun
Saksi Ungkap Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
Selain itu, Boyamin juga meminta Anies untuk berkoordinasi dengan KPK dan penegak hukum lainnya agar membuat sistem antikorupsi. Pemprov DKI diminta untuk proaktif.
"Seperti kemarin sudah dilakukan misalnya kasus Jakpro (dugaan korupsi dalam ajang balap Formula E), mereka (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) proaktif, mereka sudah bagus," tutur Boyamin.
Diberitakan sebelumnya, KPK sudah menerima aduan dugaan tindak pidana korupsi sebanyak 3.708. Aduan itu diterima lembaga antirasuah hingga November 2021.
"Kami mencatat sampai dengan 30 November 2021, KPK telah menerima sejumlah 3.708 aduan dan telah selesai diverifikasi 3.673 aduan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (17/12).
Ali tak menjelaskan detail materi aduan yang dilaporkan oleh masyarakat. Namun Ali meminta masyarakat untuk memantau aduan secara detail melalui website kpk.go.id/statistik/pengaduan-
Di mana, DKI Jakarta menempati urutan pertama banyaknya laporan dugaan korupsi dengan 471 aduan. Jawa Barat menyusul dengan 410 aduan, Sumatra Utara 346 aduan, Jawa Timur 330 aduan, dan Jawa Tengah 240 aduan.
Keyword : Pemprov DKI Formula E KPK Anies Baswedan Laporan Masyarakat