Selasa, 23/11/2021 07:40 WIB
JENEWA, Jurnas.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) harus diperkuat dengan lebih banyak dana dan kemampuan yang lebih besar untuk menyelidiki pandemi melalui perjanjian baru, sebuah panel independen mengatakan pada Senin (22/11), menjelang konferensi para menteri kesehatan minggu depan.
Para ahli tingkat tinggi dalam ulasan terbaru mereka mengatakan, upaya mengakhiri pandemi COVID-19 tidak merata dan terfragmentasi, ditandai dengan akses terbatas ke vaksin di negara-negara berpenghasilan rendah sementara di negara-negara kaya sudah mendapatkan booster.
Ketua panel bersama, mantan perdana menteri Selandia Baru Helen Clark dan mantan presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, menyerukan reformasi mendesak. Ini termasuk pembiayaan baru setidaknya US$10 miliar per tahun untuk kesiapsiagaan pandemi, dan negosiasi perjanjian pandemi global.
PadaMei, panel mengevaluasi bagaimana WHO dan negara-negara anggota telah menangani pandemi, dan mengatakan sistem respons global baru harus dibentuk untuk memastikan bahwa tidak ada virus di masa depan yang dapat menyebabkan pandemi yang menghancurkan.
Kirim Surat ke DPR, OJK dan Parekraf, DNA Production Menyayangkan Perlakuan Sebuah Bank Swasta
Kasus Campak dan Rubella pada Anak-anak Meningkat di Yaman
Vaksin COVID-19 Moderna Efektif Lawan COVID-19 Varian Eris
"Ada kemajuan, tetapi tidak cukup cepat atau kohesif untuk mengakhiri pandemi ini di seluruh dunia dalam waktu dekat, atau untuk mencegah yang lain," kata panel dalam laporan itu.
Lebih dari 257 juta orang telah dilaporkan terinfeksi oleh virus corona SARS-CoV2 dan 5,4 juta telah meninggal sejak kasus pertama diidentifikasi di China tengah pada Desember 2019, menurut penghitungan Reuters.
Para menteri kesehatan dari 194 negara anggota WHO membuka sidang khusus tiga hari pada 29 November untuk mempertimbangkan negosiasi perjanjian yang bertujuan mencegah pandemi di masa depan. Ini akan menjadi perjanjian kesehatan masyarakat global kedua, setelah kesepakatan tahun 2003 untuk mengendalikan penggunaan tembakau.
"Memperkuat otoritas dan independensi WHO dan mengembangkan instrumen hukum baru sangat penting untuk paket reformasi yang diperlukan," kata panel tersebut.
"WHO membutuhkan lebih banyak dana dan kemampuan yang lebih besar untuk menyelidiki dan melaporkan potensi pandemi lebih cepat dan mandiri."
Sebuah perjanjian harus bertujuan untuk membangun kesiapsiagaan, memperkuat kewajiban bagi negara-negara untuk memperingatkan WHO tentang wabah dan memungkinkan penyelidikan cepat, dan memastikan akses yang adil ke vaksin dan obat-obatan, katanya.
"Agar WHO menanggapi potensi penuhnya terhadap ancaman pandemi, kendala di dalamnya perlu dihilangkan, paling tidak melalui pendanaan yang memadai dan fleksibel," tambahnya. (REUTERS)