Senin, 22/11/2021 19:13 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Komisi VI DPR RI memastikan stok beras nasional yang disimpan di Badan Urusan Logistik (Bulog) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam jumlah yang aman.
Komisi IV memastikan ketersediaan stok beras tersebut, saat kunjungan kerja (kunker) spesifik masa persidangan II ke Gudang Bulog di Cirebon, Jawa Barat pada 19-21 November 2021.
"Kita sudah liat langsung bersama di Gudang Bulog Cirebon ini, stok beras yang tersedia dalam jumlah yang cukup banyak dan kurang lebih di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia juga dengan kondisi yang sama," Aria Bima yang memimpin rombongan kunker tersebut.
Karena itu, Aria mengimbau masyarakat agar tidak panik terkait kebutuhan akan beras ini saat Natal dan Tahun Baru.
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
Legislator PKS: Pemerintah Jangan Mau Didikte Mafia Migas
Legislator Sebut Produksi Pupuk Terhambat Karena Kesulitan Bahan Baku Gas
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik, Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 1,3 juta ton.
Dia mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok beras dan kebutuhan pangan lainnya yang menjadi tanggung jawab Bulog untuk bisa selalu tersedia di masyarakat.
"Masyarakat tidak perlu khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras dan pangan lainnya tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan yang tiba-tiba. Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersedian pangan tersebut," kata Suyamto.
Bulog sendiri memastikan seluruh jaringan, yang bekerja sama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara online maupun offline, juga outlet milik Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita), serta jaringan retail modern yang ada.
Anggota Komisi VI lainnya, Herman Khaeron menegaskan keberadaan Bulog harus lebih diperkuat, salah satunya melalui keberadaan anggaran belanja negara karena statusnya sebagai Perum dan nggak bisa dia dikomersialisasi.
Kemudian, lanjut dia, Perum Bulog harus ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk operasionalnya. Lalu harus ada outletnya sebagai buffer stock nasional harus ada pengeluarannya.
"Nah ini yang harus dicermati dan harus menjadi dukungan di DPR Komisi VI dan di Komisi lainnya. DPR secara umum harus memberikan dukungan kepada Bulog agar statusnya kembali kepada status semula sebagai buffer stock nasional yang outletnya jelas. Sekali lagi, Bulog harus diperkuat," tegas Herman.