Minggu, 14/11/2021 17:18 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Isu mengenai aksi booking hotel yang diduga dilakukan oleh pejabat dari Kementerian Agama (Kemenag) RI jelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-34 di Lampung, 23 hingga 25 Desember 2021 mendatang terus menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, jika benar ada penyalahgunaan kewenangan dan anggaran di Kemenag RI jelang hajat demokrasi lima tahunan tersebut, selayaknya pihak yang `bermain` harus dimintai penjelasan berikut pertanggungjawabannya.
Dia juga meminta dugaan aksi booking hotel jelang Muktamar NU Ke-34 harus dipastikan kebenarannya. Sehingga tidak menjadi isu liar yang dapat mengganggu jalannya muktamar itu sendiri. Terlebih NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang kiprahnya dijadikan rujukan ke bawah.
"Kalau benar ada dugaan penyalahgunaan wewenang, maka harus diusut secara tuntas. Karena tindakan itu selain dapat mencoreng wajah NU, juga tidak memberikan keteladanan bagi warga nahdliyin," terang Ujang Komarudin kepada wartawan, Minggu (14/11).
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
Eks Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin Divonis 3,5 Tahun Penjara
KPK Sita Rumah Bupati Labuhanbatu, Nilainya Rp5,5 Miliar
Dugaan aksi booking kamar hotel di Bandar Lampung dan Lampung Tengah ini sebelumnya diungkap Wakil Ketua PWNU Lampung, Muhamad Irfandi. Ia mengaku sempat kaget saat dapat informasi dari pegawai salah satu hotel di Bandar Lampung bahwa kamar hotel sudah penuh pada 23-25 Desember 2021.
Irfandi khawatir praktek monopoli hotel itu menganggu pelaksanaan muktamar. Terlebih, dari informasi yang didapatkan dia, beberapa hotel di Bandar Lampung dan Lampung Tengah sudah dibooking dan pemesanannya dilakukan oleh oknum dari Kementerian Agama.
Dugaan tersebut selanjutnya dilaporkan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Islam Nusantara (GMIN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/11). GMIN bahkan dalam orasinya jelang pelaporan, secara spesifik menyebut dugaan adanya kepentingan pribadi Yaqut Cholil Qoumas di Muktamar NU.
Menurut dia, tindakan Menag Yaqut patut diduga sebagai upaya memberikan dukungan kepada Yahya Cholil Staquf selaku kakak kandung yang masuk dalam bursa pencalonan ketua umum PBNU mendatang.
Kembali ke Ujang. Kata dia, sebetulnya menghangatnya dinamika jelang muktamar adalah yang biasa terjadi. Bukan hanya di tubuh NU, melainkan juga organisasi masyarakat lain. Namun NU adalah ormas terbesar di Indonesia, sehingga banyak pihak yang berkepentingan.
"Yang berkepentingan siapa? Yang jelas bukan hanya warga nahdliyin yang berkepentingan memilih ketua umum, karena organisasi ini mempunyai pengaruh besar di Indonesia," kata dia.
Pucuk pimpinan PBNU, lanjut Ujang Komarudin, menjadi titik krusial pihak-pihak yang berkepentingan dalam kontestasi muktamar nanti. Tentu dalam hal ini warga nahdliyin sudah memahaminya. Dengan obyektifitasnya, warga nahdliyin akan memilih calon ketum yang merupakan ulama terbaik dan memang layak dihormati.
Keyword : Muktamar NU Kemenag Yaqut Cholil Qoumas Ujang Komarudin KPK