Jum'at, 12/11/2021 07:26 WIB
WASHINGTON, Jurnas.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani undang-undang yang mencegah perusahaan Huawei Technologies atau ZTE yang dianggap sebagai ancaman keamanan untuk menerima lisensi peralatan baru dari regulator AS.
Secure Equipment Act, upaya terbaru pemerintah AS untuk menindak perusahaan telekomunikasi dan teknologi China, disetujui dengan suara bulat oleh Senat AS pada 28 Oktober dan awal bulan ini oleh DPR AS dengan suara 420-4.
Penandatanganan dilakukan beberapa hari sebelum Biden dan pemimpin China Xi Jinping diperkirakan akan mengadakan pertemuan puncak virtual. Reuters melaporkan pertemuan itu diharapkan terjadi Senin, di tengah ketegangan perdagangan, hak asasi manusia dan kegiatan militer.
Undang-undang baru mengharuskan Komisi Komunikasi Federal (FCC) untuk tidak lagi meninjau atau menyetujui aplikasi otorisasi apa pun untuk peralatan yang menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional.
Tanggapi Pernyataan Biden, PM Papua Nugini Sebut Negaranya Tidak Pantas Dicap Kanibalisme
Biden Kritik Netanyahu Soal Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
Dwayne Johnson Rahasiakan Pilihannya untuk Pilpres 2024 AS Mendatang
Komisaris FCC Brendan Carr mengatakan komisi tersebut telah menyetujui lebih dari 3.000 aplikasi dari Huawei sejak 2018. "Undang-undang tersebut akan membantu memastikan bahwa peralatan tidak aman dari perusahaan seperti Huawei dan ZTE tidak dapat lagi dimasukkan ke dalam jaringan komunikasi AS," kata Carr.
Pada Maret, FCC menetapkan lima perusahaan China sebagai ancaman terhadap keamanan nasional di bawah undang-undang 2019 yang bertujuan melindungi jaringan komunikasi AS.
Perusahaan-perusahaan yang disebutkan termasuk Huawei dan ZTE yang sebelumnya ditunjuk, serta Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology dan Zhejiang Dahua Technology.
FCC pada bulan Juni memberikan suara bulat untuk memajukan rencana untuk melarang persetujuan untuk peralatan di jaringan telekomunikasi AS dari perusahaan-perusahaan China bahkan ketika anggota parlemen mengejar undang-undang untuk mengamanatkannya.
Pemungutan suara FCC pada bulan Juni menarik tentangan dari Beijing.
"Amerika Serikat, tanpa bukti apa pun, masih menyalahgunakan keamanan nasional dan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan-perusahaan China," kata Zhao Lijian, juru bicara kementerian luar negeri China, pada Juni.
Di bawah aturan yang diusulkan yang memenangkan persetujuan awal pada bulan Juni, FCC juga dapat mencabut otorisasi peralatan sebelumnya yang dikeluarkan untuk perusahaan China.
Huawei pada bulan Juni menyebut revisi FCC yang diusulkan "salah arah dan hukuman yang tidak perlu".
Bulan lalu, FCC memilih untuk mencabut otorisasi untuk anak perusahaan China Telecom AS untuk beroperasi di Amerika Serikat, dengan alasan masalah keamanan nasional. (Reuters)