PDIP Minta Revisi UU MD3, Pimpinan DPR Ogah Spekulasi

Kamis, 01/12/2016 12:46 WIB

Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) minta revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) terkait jatah pimpinan DPR. Hal itu menyusul persetujuan atas pergantian Ketua DPR dari Ade Komaruddin kepada Setya Novanto.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto enggan berspekulasi. Agus menyerahkan wacana perombakan UU MD3 tersebut kepada seluruh anggota DPR.

"Sampai saat ini UU belum direvisi sehingga tetap seperti apa yang ada di UU MD3. Wacana yang lain kita serahkan ke DPR. Karena punya kewenangan rubah UU tersebut," kata Agus, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/12).

Pun demikian ketika ditanya soal wacana penambahan pimpinan DPR, Agus tetap enggan berkomentar banyak. Menurutnya, hal itu baru sebatas wacana di kalangan parlemen.

"Kenapa mesti berandai-andai. Karena ini kan baru wacana. Wacana belum tentu sama dengan apa yang terjadi, yang terbaik kita tunggu saja," tandasnya.

Sebelumnya, dalam rapat Paripurna DPR saat persetujuan pergantian Ketua DPR Setya Novanto, PDIP meminta revisi UU MD3 soal jatah pimpinan DPR. Disinyalir, persetujuan PDIP atas pergantian Ketua DPR sebagai bater untuk merevisi UU tersebut.

TERKINI

Mengenal Sujud Syukur, Tata Cara, dan Bacaan Lengkapnya Menaker: Data Sensus Ekonomi Perkuat Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan Kapal Menuju Ukraina Dihantam Drone di Perairan Rumania KPK Ingatkan Pengadaan Rawan Korupsi di Tengah Isu Kipas Kopdes Rp1,8 T