Kamis, 11/11/2021 11:50 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan), Dedi Nursyamsi mendorong pihaknya untuk melakukan mitigasi gas rumah kaca di sektor pertanian.
Hal itu disampaikan dalam arahannya di acara "Pembukaan TOT Pengenalan Dampak Perubahan Iklim dan Teknologi Adaptasi dan Mitigasi di Sektor Pertanian bagi Widyaiswara, Dosen, Guru, dan Penyuluh Pertanian", yang digelar secar virtual, Kamis (11/11).
"Untuk mengantisipasi perubahan iklim terutama terkait terganggunya sistem produksi kita, maka tentu saja kita harus berupaya mengurangi risiko peningkatan suhu di permukaan bumi ini melalui mitigasi gas rumah kaya yang terjadi di sektor pertanian," kata Dedi.
Dedi menjelaskan, gas rumah kaca yang biasa terjadi di sektor pertanian terutama karbon dioksida (CO2) dan gas metana (CH4) atau gas hidrokarbon yang sebagian besar berasal dari alam yang dihasilkan dekomposisi anaerobik bahan organik.
Studi Ungkap Batas Suhu Padi, Indonesia Hadapi Ancaman Penurunan Produksi
Gelombang Panas Ekstrem, Prediksi Cuaca Akurat Bisa Selamatkan Ribuan Nyawa
Kepala BMKG: Kita Perlu Jaga Keseimbangan Hubungan Manusia dengan Alam
"Aktivitas bahan-bahan agrokimia misalnya pupuk urea, kompos, pupuk kandang dan sebagainya ini juga dapat menghasilkan gas rumah kaca. Walaupun tidak telalu tinggi tapi efek panasnya ternyata jauh lebih besar lagi yaitu 300 kali lipat dari CO2," ujarnya.
Menurut Dedi, dampak perubahan iklim akibat peningkatan suhu tidak hanya menyebabkan es yang berada di Kutub Utara dan Kutub Selatan mencair, tapi juga dapat menurunkan produktivitas pertanian.
"Karena tentu saja fotosintesis untuk menghasilkan fotosintat itu sangat dipengaruhi suhu apalagi suhu terlalu tinggi, maka respirasi akan lebih dominan dibandingkan anabolisme sehingga hasil fotosintat akan semakin berkurang," jelasnya.
Kenaikan permukaan laut akibat pencairan es di Kutub Utara dan Kutub Selatan juga akan berdampak pada lahan sawah Indonesia yang sebagian besar dari total 7,4 juta hektare berada di pesisir. Artinya, kalau air laut meningkat permukaannya, maka sawah tersebut akan tergenang.
"Tidak hanya itu, intrusi air laut yang dapat meracuni pertumbuhan tanaman padi juga akan meningkat. Sehingga tentu akan menurunkan produktivitas pertanian terutama lahan sawa yang ada di pesisir," sambungnya.
Tak sampai di situ, kata Dedi, dampak pemanasan global yang mengganggu keseimbangan iklim juga menyebabkan terjadinya El Nino dan La Nina. Fenomena ini juga dapat mengganggu produktivitas.
"Kita semua tahu gara-gara El Nino lahan pertanian kita menjadi risiko kekeringan. Dan tentu saja kekeringan dapat mengganggu sistem produksi kita. Begitu juga kalau lahan pertanian kita terlalu basah dalam waktu yang relatif lama akan menurunkan produksi dan produktivitas," ujar Dedi.
Kerana itu, Dedi juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknolgi untuk menghadapi perubahan iklim, seperti milih varietas yang tahan kekeringan atau tahan rendaman.
"Karena kejadian El nino ini akan semakin panjang dan semakin sering. Begitu juga La Nina baik frekuensinya maupun kualitanya juga akan semakin tinggi," kata Dedi mengingatkan.
Melalui Sekolah Lapangan (SL), Program Integrasi Partisipasi Pertanian dan Manajemen Irigasi atau dikenal sebagai Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) Kementan mencetak petani penangkar benih padi di daerah irigasi.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Kementan memberikan perhatian serius pada IPDMIP. Sebab, salah satu tujuan IPDMIP, meningkatkan ketahanan pangan karena sangat penting saat ini.
"Melalui IPDMIP, kita ingin ketahanan pangan semakin meningkat, sehingga Indonesia bisa mandiri pangan. Pendapatan masyarakat pedesaan di Indonesia bisa turut meningkat," kata Dedi.