Agus Rahardjo Cs Klaim Optimalkan Asset Recovery Koruptor

Kamis, 01/12/2016 12:07 WIB

Jakarta -  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV mengklaim sedang  mengoptimalkan pemulihan aset (Asset Recovery) dari hasil tindak pidana korupsi (tipikor). Salah satu upayanya yakni dengan merampas atau mengeksekusi aset koruptor yang berkaitan dengan perkara tipikor.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan perampasan aset untuk negara itu dilakukan pihaknya jika perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Sepanjang karier pimpinan KPK Jilid IV, sejumlah aset koruptor telah dieksekusi oleh jaksa eksekutor KPK. Misalnya sejumlah aset milik terpidana M Nazaruddin. Agus berharap pihaknya akan lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan Asset Recovery untuk kedepannya.

"Harapan kami kalau bisa bekerja lebih efektif recovery aset bisa lebih besar dari yang didapat hari ini," kata Agus Rahardjo dalam acara Konferensi Pemberantasan Nasional Korupsi Tahun 2016 bertajuk "Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntable", di Balai Kartini Jakarta, Kamis (1/12).

Sejumlah aset yang berhasil dirampas KPK, kata Agus, akan diserahkan kepada negara dalam acara ini. Sepanjang November 2016, KPK diketahui telah mengeksekusi tiga aset-aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Aset berupa rumah toko (ruko) yang telah dieksekusi itu terdapat di tiga lokasi di Jakarta. Tiga aset yang telah dieksekusi itu yakni:

1. Ruko nomor C 15-16 di Grand Wijaya Center, Jakarta Selatan. Eksekusi atas aset itu dilakukan pada Senin, 28 November lalu.
Di area parkir ruko tersebut, telah dipasang sebuah papan bertuliskan `BARANG RAMPASAN NEGARA`.

2. Ruko di Jalan Warung Buncit nomor 21, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

3. Ruko di Jalan Abdullah Syafei, Jakarta Selatan. Gedung tertulis `Gedung Mustika` itu telah disita pada Selasa, 22 November 2016.

"Dalam acara ini juga akan menyerahkan optimalisasi aset negara melakukan perampasan putusan yang sudah inkracht," ujar Agus.

TERKINI

Ketua DPR: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sarang Judi Online KPK Cecar Plt Walkot Madiun soal Permintaan Dana CSR ke Pengusaha Puan Pastikan DPR Siap Tindaklanjuti Isi Pertemuan dengan Buruh Kapan Sidang Isbat Penentuan Iduladha 1447 Hijriah?